Padang – Warga yang terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat, kini mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah…

Oleh : Bimala Calya )* Suasana haru dirasakan di kawasan Teupin Reudeup, Aceh, ketika ratusan warga bersama personel TNI melintasi…

Oleh : Anton Kusbianto )* Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakat pesisir yang terdampak bencana banjir melalui…

Aceh – Kondisi warga di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tamiang mulai berangsur pulih setelah sebelumnya terdampak banjir bandang yang menyebabkan…

ACEH — Kearifan lokal masyarakat Aceh berpadu dengan dukungan kuat negara dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda…

Oleh: Bara Winatha*) Pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi…

Oleh: Nuruddin Alwi Salman (* Bencana banjir bandang atau galodo yang melanda Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatra Barat bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga guncangan sosial yang mendalam bagi keluarga terdampak. Rumah yang hanyut, mata pencaharian yang terputus, hingga rutinitas keluarga yang tercerai-berai menjadi realitas pahit yang harus dihadapi para pengungsi. Namun di tengah situasi tersebut, langkah-langkah cepat pemerintah dalam fasetanggap darurat hingga transisi menuju pemulihan menunjukkan arah kebijakan yang patutdiapresiasi. Perpindahan warga dari posko darurat menuju hunian sementara (huntara) menjadi simbol penting bahwa proses membangun kembali kehidupan keluarga telahdimulai. Perlu ditegaskan bahwa penanganan bencana tidak semata soal teknis infrastruktur, melainkan juga tentang keberpihakan negara pada pemulihan martabat dan ketahanan sosialwarga. Dalam konteks inilah, rencana pembangunan 100 unit huntara yang disampaikanPresiden Prabowo Subianto dalam kunjungan keduanya ke Sumatra Barat memiliki maknastrategis. Huntara bukan sekadar bangunan sementara, melainkan ruang transisi agar keluargadapat kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil sebelum memasuki fase rehabilitasi danrekonstruksi hunian permanen. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dalam waktu satu bulan para pengungsi tidak perlulagi tinggal di tenda. Pernyataan ini mencerminkan orientasi kebijakan yang menempatkanaspek kemanusiaan sebagai prioritas. Pengalaman tinggal di tenda dalam jangka panjangterbukti berdampak pada kesehatan, psikologis, dan kohesi keluarga, terutama bagi anak-anakdan lansia. Karena itu, percepatan pembangunan huntara merupakan intervensi sosial yang penting untuk mencegah kerentanan baru pascabencana. Lebih jauh, komitmen Presiden untuk segera melanjutkan pembangunan hunian tetap dengankualitas yang baik menunjukkan kesinambungan kebijakan dari fase darurat menujupemulihan jangka menengah dan panjang. Dalam literatur kebijakan publik, keberhasilanpenanganan bencana sangat ditentukan oleh konsistensi negara dalam memastikan transisiantarfase berjalan mulus, tanpa jeda yang membuat warga kembali terjebak dalamketidakpastian. Kunjungan Presiden yang disertai pengecekan langsung kondisi 271 jiwa dari85 kepala keluarga pengungsi juga memperkuat pesan bahwa negara hadir tidak hanyamelalui pernyataan, tetapi melalui tindakan nyata di lapangan. Dari perspektif politik kebencanaan, kehadiran langsung kepala negara di wilayah terdampakmemiliki efek simbolik dan praktis sekaligus. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menilai kunjungan Presiden Prabowo untuk kedua kalinya pascabanjir sebagai buktikeseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Sumatra Barat. Penilaian inirelevan, karena kehadiran Presiden di lapangan memberi sinyal kuat kepada seluruhkementerian dan lembaga bahwa penanganan bencana adalah agenda prioritas yang harusdikawal bersama. Dalam praktik pemerintahan, sinyal politik semacam ini sering kali menjadi faktor penentu percepatan koordinasi lintas sektor. Andre juga menekankan bahwa perhatian Presiden tidak bersifat seremonial, melainkandiwujudkan melalui pengecekan progres pembangunan dan pemenuhan kebutuhan warga. Hal ini penting dicatat, karena salah satu kritik publik terhadap penanganan bencana di masa lalu adalah lemahnya pengawasan implementasi kebijakan. Dengan turun langsung kelapangan, Presiden sekaligus menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan bahwa kebijakanyang dirancang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.…

ACEH – Pengibaran bendera Merah Putih menjadi simbol kuat bangkitnya kembali konektivitas dan harapan masyarakat Aceh seiring berfungsinya kembali Jembatan…

Padang – Warga terdampak banjir bandang di Kota Padang mulai merasakan kenyamanan setelah menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah…

Oleh: Teuku Rafly) Aceh tengah menghadapi bencana banjir besar pada akhir 2025 dengan respons yang sangat cepat, kerja kolektif, dan kehadiran pemerintah yang terasa sangat nyata bagi masyarakat setempat sejak hari pertama…