Oleh: Bara Winatha*)
Pemberantasan judi daring di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital masyarakat. Ancaman judi daring bukan hanya memicu kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga, memunculkan tindak kriminal, hingga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara dengan modus operandi yang terus berkembang. Untuk itu, pemerintah melalui koordinasi lintas sektor mengedepankan pendekatan pencegahan, penindakan, dan literasi digital secara menyeluruh.
Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa ancaman judi daring di Indonesia bukan persoalan sederhana karena berdampak luas terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Judi daring dengan melibatkan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga kepala daerah. Literasi digital menjadi salah satu kunci penting, bukan hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak rayuan judi daring.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperlihatkan seriusnya persoalan ini. Dari 2,18 juta jiwa penduduk di Kepulauan Riau, sebanyak 66.097 orang terindikasi terlibat dalam perjudian daring. Bahkan, ditemukan 2.377 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos turut melakukan praktik tersebut dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa judi daring menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berisiko memperdalam jurang kemiskinan. Menurut Garyadi, langkah strategis yang sedang ditempuh adalah penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta mendorong literasi digital sebagai upaya pencegahan sejak dini.
Komitmen pemberantasan judi daring juga ditunjukkan di tingkat daerah. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci penting agar program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Beberapa di antaranya adalah pelacakan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat, kerja sama dengan OJK dan BI untuk melakukan pembinaan, serta kampanye bahaya judi daring melalui media sosial. Wilayah perbatasan seperti Kepri sangat rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara, sehingga penguatan literasi digital di daerah menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari godaan judi daring.
Selain memperkuat literasi digital, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi publik agar masyarakat memahami dampak destruktif dari judi daring. Praktik judi daring ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial yang lebih luas, mulai dari konflik rumah tangga, penyalahgunaan dana keluarga, hingga meningkatnya kriminalitas. Karena itu, Perlunya pendekatan kolaboratif, di mana masyarakat menjadi garda terdepan untuk menolak, melaporkan, dan tidak terjebak dalam praktik judi daring. Upaya ini menurutnya akan lebih efektif bila disertai dengan pengawasan ketat dari aparat serta pemberdayaan komunitas lokal.
Dari sisi pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, mengatakan bahwa Kemkomdigi telah menangani lebih dari 2 juta konten judi daring sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Konten-konten tersebut berasal dari berbagai platform, mulai dari situs dan alamat IP, media sosial, aplikasi berbagi file, hingga aplikasi pesan instan. Pemutusan akses konten ilegal di ruang digital menjadi salah satu prioritas karena penyebaran judi daring memiliki jangkauan yang masif dan dampak langsung terhadap masyarakat. Pemain judi daring pada dasarnya adalah korban yang perlu dibantu agar lepas dari kecanduan, sementara pihak yang harus ditindak tegas adalah bandar serta jaringan yang mengoperasikan sistem perjudian.
Selain pemutusan akses, Kemkomdigi juga terus melakukan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat. Alexander menyebut bahwa kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya judi daring, dampaknya bagi kehidupan sosial, serta cara melindungi diri dari jeratan perjudian digital. Program literasi digital ini diharapkan tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tetapi juga daerah perbatasan dan pelosok yang rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara. Dengan demikian, masyarakat dapat membentengi diri sejak dini dan tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.
Rangkaian upaya yang dilakukan lintas sektor ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi daring di Indonesia. Dari tingkat pusat hingga daerah, strategi yang ditempuh meliputi pemutusan akses, pemblokiran rekening, penindakan hukum, serta literasi digital untuk pencegahan. Melalui komitmen bersama, langkah tegas pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, ancaman ini berhasil ditekan secara signifikan.
Masyarakat sendiri memiliki peran vital dalam pemberantasan judi daring. Kewaspadaan, kesadaran kritis, dan sikap tegas untuk menolak segala bentuk perjudian menjadi benteng utama. Dengan memahami bahwa judi daring tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menjerat dalam lingkaran masalah sosial, setiap individu diharapkan mampu menjaga diri dan lingkungannya. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui berbagai kebijakan, kini saatnya masyarakat bergandengan tangan untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
