Oleh : Mayang Dwi Andaru )*
Program magang pemerintah menjadi strategi nyata untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten sekaligus membuka jalan karier bagi generasi muda. Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, program ini bukan sekadar rutinitas penempatan kerja, melainkan langkah serius membangun kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Pemerintah akan membuka pendaftaran program magang fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi pada 15 Oktober 2025. Program ini dirancang melalui platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah oleh para pencari pengalaman kerja pertama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa seluruh fitur pendukung pada platform tersebut telah dipersiapkan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Setelah tahap pembahasan teknis selesai, platform akan siap digunakan secara penuh untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan.
Airlangga menegaskan bahwa program ini ditargetkan dapat diluncurkan tepat waktu pada pertengahan Oktober. Sebelum itu, pemerintah berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, hingga badan usaha milik negara. Tujuannya untuk mendata ketersediaan kuota magang yang akan ditawarkan pada pendaftaran tahap pertama. Dengan cara ini, setiap perusahaan diminta menyetorkan informasi kebutuhan tenaga magang, posisi yang dibuka, serta jumlah yang dibutuhkan. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem SIAPkerja agar para pencari magang dapat mengaksesnya secara transparan.
Pemerintah ingin memastikan perusahaan benar-benar melisting kebutuhan mereka, sehingga pada 15 Oktober para lulusan dapat langsung melihat peluang yang terbuka dan mendaftar. Proses ini sekaligus mendorong perusahaan lebih aktif menyediakan ruang pembelajaran bagi tenaga muda. Bagi pemerintah, keberhasilan program magang tidak hanya terukur dari banyaknya peserta yang terdaftar, tetapi juga dari keseriusan perusahaan menyiapkan posisi yang relevan dengan pengembangan kompetensi peserta.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha dan terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan wajib mengunggah kebutuhan magang mulai 1 hingga 7 Oktober 2025. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan mentor yang mendampingi peserta selama menjalani magang. Posisi yang ditawarkan diharapkan mampu mengembangkan keterampilan peserta. Pemerintah bahkan menjanjikan sertifikat magang bagi peserta yang menyelesaikan program, sehingga pengalamannya bisa diakui secara resmi dalam dunia kerja.
Komitmen mempersiapkan tenaga kerja kompeten tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas Tenaga Kerja, mengambil langkah konkret dengan menyiapkan generasi muda untuk bersaing di kancah internasional. Bertempat di Ballroom Balai Gempungan, sebanyak 71 calon peserta mengikuti proses seleksi program magang ke Jepang. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam membuka akses mobilitas sosial dan pengembangan kompetensi global.
Seleksi ini berawal dari pendaftaran daring yang dibuka melalui akun Instagram Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Dari 247 pendaftar, hanya mereka yang lolos seleksi awal yang berhak mengikuti tes lanjutan, meliputi kualifikasi fisik, psikologis, dan administratif. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Dewi Andani, menekankan bahwa program ini bukan sekadar melahirkan tenaga kerja, tetapi membentuk generasi muda yang mampu bersaing secara internasional.
Perbedaan mencolok dari program ini dibanding pelatihan biasa adalah dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat. Setiap peserta yang berhasil lolos seleksi mendapatkan pelatihan intensif selama tiga bulan di Lembaga Pelatihan Kerja dengan biaya mencapai sepuluh juta rupiah per orang, seluruhnya ditanggung pemerintah. Dana ini mencakup pelatihan bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, hingga akomodasi selama pelatihan. Bagi pemerintah daerah, inilah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program ini terbuka bagi pemuda berusia 18 hingga 31 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau SMK. Tujuannya jelas, yakni membuka peluang mengubah nasib lewat kerja keras dan pelatihan, bahkan hingga ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat menargetkan 16 peserta diberangkatkan ke Jepang pada tahun ini, menyusul 30 peserta yang sudah berangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perawatan lansia, hingga industri, sesuai kebutuhan perusahaan di Jepang.
Dewi Andani menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak membatasi kuota keberangkatan. Selama peserta memenuhi syarat dan lolos seleksi perusahaan di Jepang, pemerintah siap memfasilitasi. Untuk mendukung kesiapan peserta, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Hikari, lembaga resmi yang telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Lembaga ini berpengalaman menyalurkan tenaga kerja ke Jepang dan memiliki sistem pelatihan teruji.
Dari pusat hingga daerah, terlihat jelas bahwa program magang kini menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Program magang bukan lagi sekadar wacana atau formalitas, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak tenaga kerja terampil. Kesempatan seperti ini sebaiknya tidak disia-siakan. Bagi para lulusan perguruan tinggi maupun pemuda usia produktif, program magang adalah pintu masuk untuk menambah pengalaman, keterampilan, serta memperluas jaringan.
Pemerintah sudah menyediakan wadah dan perusahaan sudah membuka kuota. Kini tinggal bagaimana para pencari kerja muda memanfaatkan peluang tersebut dengan serius. Karena di balik setiap kesempatan magang, ada kemungkinan besar lahirnya tenaga kerja kompeten yang mampu membawa bangsa ini melangkah lebih jauh di kancah global.
)* Penulis adalah kontriubutor Sadawira Institute
