Oleh : Loa Murib
Upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua semakin menunjukkan arah yang semakin progresif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, lembaga akademis, dan otoritas moneter terus memperkuat koordinasi untuk memastikan Papua mampu mencapai kemandirian pangan yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, ketahanan pangan bukan hanya persoalan kecukupan produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas harga, pemanfaatan teknologi, transformasi ekonomi lokal, hingga penguatan kapasitas pelaku utama di sektor pertanian. Papua memiliki potensi lahan yang luas dan subur, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Karena itu, penguatan kebijakan dan sinergi multipihak menjadi kunci untuk membawa Papua menuju masa depan pangan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.
Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk memperkuat sektor pertanian. Komisi IV DPR RI menilai bahwa dana Otsus yang cukup besar harus menjadi modal utama bagi percepatan pembangunan pertanian berbasis lokal. Menurut pandangan Riyono dari Komisi IV DPR RI, potensi penguatan ketahanan pangan melalui dana Otsus akan sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada petani. Ia menekankan bahwa jumlah petani di Papua masih relatif sedikit akibat faktor kultur dan minimnya pendampingan. Padahal, tanah Papua memiliki kesuburan yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang tepat dan terarah sangat diperlukan untuk memperkuat peran petani lokal sebagai aktor utama pembangunan pangan Papua.
Komitmen memperkuat pangan lokal juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam membangun model pertanian dan perikanan modern. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa peningkatan produktivitas membutuhkan dukungan keilmuan dan teknologi yang mampu memberikan inovasi di tingkat akar rumput. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyampaikan bahwa pengembangan dilakukan melalui lima lokasi proyek percontohan pertanian dengan komoditas strategis seperti cabai besar, cabai kecil, jagung, semangka, dan tomat. Program ini telah menunjukkan perkembangan signifikan berkat pemeliharaan rutin, bahkan hasil panen awal ditargetkan sudah dapat dilakukan pada akhir 2025. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi sasaran dengan adanya uji coba budidaya kepiting soka, ikan bubara, udang air tawar, serta ikan nila yang menunjukkan perkembangan positif. Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menegaskan komitmen lembaganya untuk menyediakan sumber daya manusia terbaik guna mendukung penguatan pertanian dan perikanan daerah. Pandangan ini menegaskan bahwa transformasi pangan di Papua membutuhkan dukungan ilmiah dan teknologi yang relevan.
Penguatan ketahanan pangan Papua tidak dapat dipisahkan dari stabilitas harga sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan. Bank Indonesia (BI) Papua melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 telah menunjukkan capaian konkret. Kepala Perwakilan BI Papua Faturrahman menyampaikan bahwa inflasi di Papua saat ini terkendali pada level yang rendah dan stabil, jauh di bawah sasaran nasional. Stabilitas ini didukung oleh berbagai kegiatan strategis seperti 402 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang Januari–Oktober 2025, pelatihan Good Agricultural Practices (GAP), dan penyediaan sarana pertanian seperti cultivator, pompa air, mobile RMU, serta dukungan digital farming untuk kelompok tani dan nelayan. BI juga memastikan stok pangan strategis seperti beras, bawang merah, tomat, dan daging ayam tersedia dengan cukup menjelang Natal dan Tahun Baru. Penegasan ini menjadi bukti bahwa stabilitas pangan Papua dijaga melalui kerja sama lintas sektor yang solid.
Pemerintah Daerah Papua juga memberikan dukungan penuh dalam penguatan ketahanan pangan ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta untuk membuka akses permodalan bagi UMKM dan petani. Ia menegaskan bahwa kemudahan perizinan dan dukungan pembiayaan harus diperluas agar produk pangan lokal dapat menembus pasar yang lebih luas. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pangan Papua bukan hanya soal produksi, tetapi juga penguatan ekosistem usaha agar petani dan UMKM dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif.
Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa agenda ketahanan pangan Papua telah memasuki fase yang semakin terintegrasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BI, dan masyarakat saling memperkuat peran masing-masing. Pemanfaatan dana Otsus menjadi fondasi pembiayaan, kolaborasi akademis memberi amunisi inovasi, dukungan otoritas moneter memastikan stabilitas harga, sementara generasi muda didorong untuk mengambil peran penting dalam modernisasi pertanian. Papua memiliki potensi menjadi salah satu pusat pangan yang kuat di Indonesia Timur. Tanah yang subur, keragaman komoditas lokal, dan generasi muda yang energik dapat menjadi modal besar untuk mewujudkan kemandirian pangan wilayah.
Saat semua pihak bergerak dalam satu arah, ketahanan pangan Papua bukan lagi sekadar target, tetapi sebuah keniscayaan yang membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. Membangun Papua dari sektor pangan berarti membangun fondasi ketahanan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif bagi masa depan seluruh wilayah. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Papua dapat berdiri sebagai wilayah yang mandiri dalam pangan sekaligus berkontribusi lebih besar bagi ketahanan nasional.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
