Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif sebagai instrumen strategis untuk mengawal transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong utama reformasi struktural melalui peningkatan belanja produktif, insentif investasi, serta perluasan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskan bahwa arah fiskal ekspansif 2025–2027 dirancang untuk mempercepat transformasi sektor industri, memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan digital, serta meningkatkan kapasitas SDM. Belanja negara difokuskan pada peningkatan produktivitas nasional melalui modernisasi manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, serta dukungan terhadap riset dan inovasi teknologi yang menjadi fondasi daya saing jangka panjang.
“Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga ketahanan ekonomi dari risiko global seperti perlambatan perdagangan dunia, volatilitas harga komoditas, dan ketegangan geopolitik,” ujarnya.
Di lapangan, berbagai program prioritas telah dijalankan, mulai dari pembangunan infrastruktur hijau, digitalisasi layanan publik, intensifikasi kemitraan UMKM, serta insentif perpajakan untuk industri yang berorientasi pada ekspor dan inovasi. Pemerintah juga memperkuat program bantuan sosial adaptif agar masyarakat rentan tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi global.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Iman Gunadi mengatakan semangat transformasi ekonomi turut didukung oleh penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat agar pemahaman terhadap kebijakan fiskal selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan efisiensi anggaran dan konsistensi implementasi di lapangan.
“Fiskal ekspansif berperan sebagai katalis yang menyatukan kepentingan pembangunan ekonomi dengan agenda keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan untuk memperkuat akuntabilitas, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk audit belanja prioritas dan pemetaan realisasi dampak fiskal pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penurunan emisi. Dengan langkah terarah dan responsif, pemerintah optimistis bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih kokoh, berkelanjutan, dan berdaya saing di tengah perubahan global.
“Dengan langkah terarah dan responsif, pemerintah optimistis bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih kokoh, berkelanjutan, dan berdaya saing di tengah perubahan global,” ucapnya.
Dengan keseluruhan strategi fiskal ekspansif yang dijalankan secara terukur, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini bukan hanya menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi jangka panjang bagi ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan.
Sinergi kebijakan, akuntabilitas pelaksanaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha menjadi kunci untuk memastikan Indonesia mampu melaju menuju pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.
