Jakarta – Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyediaan hunian sementara dan pemulihan kebutuhan dasar bagi para korban. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi darurat yang telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
Dalam arahan resmi kepada jajaran kabinet, Presiden menekankan penyelesaian pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi dan menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa inventarisasi tanah negara serta tanah yang pengelolaannya berada pada pihak tertentu telah dilakukan untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi korban.
“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers kepada media.
Selain fokus pada pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memastikan keamanan pengelolaan dana penanganan bencana.
Presiden Prabowo sebelumnya mengingatkan bahwa dana penanggulangan bencana tidak boleh ada penyelewengan ataupun korupsi, karena setiap sumber daya negara dialokasikan untuk mengatasi kesulitan rakyat.
“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar penyintas, seperti ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, terpenuhi di wilayah terdampak.
Sementara itu, Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.
Hasil jajak pendapat lainnya juga menunjukkan, mayoritas publik menilai pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Sebanyak 56,4 persen responden memberikan jawaban yakin terhadap komitmen tersebut.
“Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden di 38 provinsi percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional,” dikutip dari Kompas.id.
Penanganan bencana yang masif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa penduduk terdampak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap kehidupan yang lebih aman. #
