Oleh: Lilis Anggina Sari*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif melalui penyiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilengkapi dengan pendampingan bagi lansia. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara utuh dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk lansia, langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kelompok usia lanjut sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang berkeadilan.

Program MBG bagi lansia bukan sekadar perluasan sasaran bantuan pangan, melainkan sebuah transformasi kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Pemerintah memahami bahwa persoalan lansia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, perawatan, dan keberlanjutan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran pendamping atau caregiver dalam skema baru MBG menjadi terobosan penting yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MBG bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat. Dukungan penuh dari Presiden menunjukkan bahwa program ini merupakan prioritas nasional yang dirancang secara serius dan berjangka panjang. Dengan jaminan makanan bergizi dua kali sehari, pemerintah berupaya memastikan bahwa lansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan di usia lanjut.

Pendekatan yang dilakukan Kementerian Sosial melalui MBG plus pendampingan mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. Program permakanan yang sebelumnya telah berjalan kini ditingkatkan menjadi layanan yang lebih komprehensif dengan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Pendampingan harian oleh caregiver tidak hanya membantu dalam hal perawatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perhatian, dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan oleh lansia yang hidup sendiri. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapi sebagai mitra kehidupan bagi warganya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memasuki fase penajaman dan perluasan dampak kebijakan sosial pada 2026. Kementerian Sosial menempatkan MBG lansia dan disabilitas sebagai agenda baru yang melengkapi berbagai transformasi kebijakan lainnya, mulai dari penguatan bantuan sosial berkelanjutan, revitalisasi pusat kesejahteraan sosial, hingga pengembangan care economy. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk saling terhubung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh.

Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan dan sikap responsif terhadap masukan publik dalam penyempurnaan program MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan saran dan catatan terkait pelaksanaan program-program sosial. Sikap ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan adaptif, di mana kebijakan tidak berjalan secara sepihak, melainkan terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Perluasan cakupan MBG yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 semakin menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh kelompok rentan. Selain lansia dan penyandang disabilitas, anak usia sekolah yang putus sekolah juga resmi masuk dalam daftar penerima manfaat. Kebijakan ini memperlihatkan keberanian pemerintah untuk menutup celah-celah perlindungan sosial dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks pelaksanaan di daerah, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusat mendorong sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi landasan penting agar makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik lansia dan penyandang disabilitas, sekaligus menjaga standar kualitas layanan.

Program MBG plus pendampingan bagi lansia juga memiliki dampak strategis dalam jangka panjang. Dengan menjaga kondisi gizi dan kesehatan lansia sejak dini, pemerintah turut berkontribusi dalam menekan risiko penyakit kronis dan ketergantungan layanan kesehatan yang lebih mahal di kemudian hari. Investasi sosial ini tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga pada ketahanan sistem kesehatan nasional dan kesejahteraan keluarga secara luas.

Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah Menyiapkan MBG Plus Pendampingan untuk Lansia merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Program ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia di setiap tahap usia. Dengan pendekatan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan, MBG lansia menjadi simbol kehadiran negara yang peduli, adil, dan bertanggung jawab dalam menjaga martabat warganya hingga usia lanjut.

*Penulis merupakan Konsultan Program Perlindungan Sosial