Oleh: Dara Afmajaya )*

Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah.

Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika pasokan terganggu, risiko gejolak ekonomi dan sosial akan meningkat secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional jangka panjang.

Komitmen Presiden Prabowo diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian dan pangan secara menyeluruh. Pangan dipandang bukan semata komoditas ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program-program sosial dan pengendalian inflasi.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Skema pembayaran di awal memberikan kepastian pasar bagi produsen dan mendorong keterlibatan dunia usaha.

Kinerja produksi pangan nasional menunjukkan hasil positif. Pada 2025, produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34 juta ton, menjadikan Indonesia berada pada posisi surplus yang cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Surplus produksi beras berdampak langsung pada stabilitas harga. Airlangga Hartartomenilai kondisi ini turut berkontribusi pada peningkatan nilai tukar petani yang berada di level tinggi, mencerminkan membaiknya kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. Pasokan yang terjaga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen di tengah dinamika ekonomi global.

Dukungan anggaran pada 2026 semakin memperkuat fondasi sektor pangan. Alokasi dana difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM perdesaan yang menjadi bagian penting dari rantai pasokpangan nasional.

Penguatan sistem logistik turut menjadi perhatian. Kelancaran distribusi pangan dan pelaksanaan operasi pasar diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 14 persen dan menyerap hampir sepertiga tenaga kerja Indonesia, menjadikannya tulang punggung ekonomi rakyat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya modernisasi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi. Pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan inovasi dinilai menjadi kunci meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Pendekatan modern juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan efisiensi lahan. Strategi ini penting agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Pengalaman pada 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña terjadi hampir bersamaan, menjadi pengingat bahwa sektor pertanian membutuhkan sistem adaptasi yang kuat. Ketahanan pangan harus dibangun dengan perencanaan berbasis risiko.

Selain fokus pada produksi, pengelolaan pascapanen juga menjadi perhatian serius. Tingginya angka kehilangan dan pemborosan pangan mendorong perlunya sistem pangan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kebijakan ekonomi oleh Airlangga Hartarto, serta transformasi pertanian yang didorong Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusan negara menjaga stabilitas nasional melalui pangan.

Penguatan ketahanan pangan pada akhirnya tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

Keseluruhan langkah ini menegaskan arah kebijakan pangan nasional yang semakin terukur dan berorientasi jangka panjang. Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan anggaran yang kuat, serta pemanfaatan inovasi teknologi, fondasi ketahanan pangan terus diperkuat sebagai penyangga utama stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ketika kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari dalam negeri, tekanan terhadap neraca perdagangan dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Kemandirian pangan memberi ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah. Negara tidak mudah terdampak gejolak harga global atau gangguan rantai pasok internasional yang kerap bersifat tidak terduga.

Di tingkat daerah, peran pemerintah lokal menjadi semakin penting. Optimalisasi lahan tidur, penguatan irigasi, dan pendampingan petani menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi berbasis wilayah.

Kolaborasi dengan pelaku usaha juga terus diperluas. Dunia usaha dilibatkan dalam pembiayaan, pengolahan hasil, hingga distribusi pangan agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu komoditas dinilai berisiko, sehingga pengembangan sumber pangan lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Komoditas seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian mulai kembali didorong. Selain adaptif terhadap iklim, komoditas tersebut berpotensi memperkuat ketahanan pangan di daerah rawan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan nasional menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kemandirian, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga. Sinergi antarkementerian, dukungan dunia usaha, serta peran aktif pemerintah daerah memperkuat ekosistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika global.

) *penulis adalah pengamat kebijakan publik