Oleh : Astrid Widia )*
Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan utama pemerintah sebagai strategi menjaga fondasi ekonomi kerakyatan di tengah tantangan global. UMKM dipandang tidak hanya sebagai penyangga ekonomi nasional, tetapi juga sebagai motor pemerataan kesejahteraan karena perannya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan terpadu, pemerintah berupaya memastikan UMKM mampu bertahan, tumbuh, dan naik kelas agar kontribusinya terhadap perekonomian semakin kuat dan berkelanjutan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut saat menyampaikan keynote speech dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Dalam forum internasional itu, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan pendekatan yang berdampak ganda. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kecerdasan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian rakyat melalui keterlibatan luas UMKM dan koperasi. Lebih dari 61 ribu pelaku UMKM dan koperasi kini tercatat menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
Keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis, menurut Prabowo Subianto, telah menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah seiring meningkatnya partisipasi vendor dan pemasok pendukung. Pemerintah bahkan optimistis mampu mencapai hingga 1,5 juta lapangan kerja langsung pada fase puncak implementasi. Optimisme tersebut didasari keyakinan bahwa kebijakan sosial harus dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata, bukan sekadar bersifat konsumtif.
Di dalam negeri, komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam Pesta Retail 2026 Sampoerna Retail Community di Kabupaten Bogor, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi nasional. Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global tidak terlepas dari peran UMKM yang menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi hingga ke tingkat lokal.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto mengapresiasi PT HM Sampoerna Tbk. atas konsistensinya membangun ekosistem pemberdayaan UMKM melalui SRC selama 18 tahun. Dengan sekitar 250 ribu toko mitra, ekosistem ini dinilai menjadi contoh pemerataan ekonomi yang konkret karena kepemilikan usaha sepenuhnya berada di tangan pelaku UMKM. Dukungan platform yang disediakan mendorong toko rakyat bertransformasi menjadi ritel modern tanpa kehilangan kemandirian usahanya.
Kekuatan ekosistem SRC juga tercermin dari kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital. Hampir seluruh mitra SRC telah memanfaatkan platform digital, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pola transaksi. Pemerintah menilai digitalisasi sebagai kunci peningkatan efisiensi, perluasan pasar, serta penguatan daya saing usaha kecil di era ekonomi digital.
Secara nasional, pemerintah mencatat sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan transaksi QRIS pada Kuartal IV-2025 mencapai hampir 140 persen secara tahunan dan didominasi oleh pelaku UMKM. Digitalisasi tersebut didukung dengan pengembangan startup digital di 15 daerah melalui fasilitasi ruang kerja dan sarana perkantoran. Selain itu, akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat yang pada 2026 diarahkan semakin fleksibel dengan target plafon hingga Rp295 triliun dan suku bunga 6 persen per tahun, serta peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi.
Dorongan agar UMKM naik kelas juga ditegaskan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Ia menyebut UMKM menyumbang sekitar 55 hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hingga 95 persen tenaga kerja nasional. Namun, dominasi sektor informal masih menjadi tantangan utama. Menurut Maman Abdurrahman, transformasi menuju sektor formal penting agar pelaku UMKM memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang lebih berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM tengah membangun sistem data terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember mendatang. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data UMKM antarinstansi sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Upaya ini juga dibarengi dengan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat perizinan dan sertifikasi usaha sebagai kunci peningkatan daya saing.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menambahkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah mencatat capaian strategis yang menjadi landasan kuat bagi penguatan UMKM. Lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil beralih ke sektor formal, 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal, dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikat SNI. Dari sisi pembiayaan, realisasi KUR mencapai Rp257,9 triliun dengan porsi sektor produksi sebesar 60,8 persen yang berpotensi menciptakan hingga 11,6 juta lapangan kerja.
Ke depan, penguatan kapasitas UMKM akan terus menjadi agenda utama pemerintah melalui digitalisasi, pembiayaan produktif, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok. Dengan dukungan semua pihak, UMKM diharapkan semakin berdaya saing dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Ajakan untuk terus mendukung produk dan usaha UMKM menjadi langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
