JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan ketahanan energi nasional dengan menargetkan peningkatan cadangan BBM hingga tiga bulan sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor dan menghadapi ketidakpastian global.
Arahan tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas pembangunan nasional, seiring penilaian bahwa cadangan BBM saat ini yang berada di kisaran 21 hari belum memadai untuk menjamin keamanan pasokan jangka menengah dan panjang.
“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi,” kata Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia.
“Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan peningkatan cadangan BBM dari sekitar 21 hari menjadi tiga bulan akan ditempuh melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi secara masif.
“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menekan impor BBM yang saat ini masih mencapai sekitar 30 juta kiloliter per tahun.
“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” tegas Bahlil.
Dari sisi teknis dan regulasi, Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menilai penguatan cadangan energi menjadi fondasi utama ketahanan energi nasional.
“Fondasi ketahanan ini bertumpu pada penguatan tiga jenis cadangan energi yang krusial, sesuai mandat Dewan Energi Nasional (DEN),” kata Hangga.
Ia menambahkan bahwa stok BBM dan LPG saat ini hanya mampu bertahan sekitar 18–21 hari sehingga perlu segera diperbaiki.
Hangga menjelaskan fokus peningkatan cadangan diarahkan pada BBM dan LPG, termasuk melalui pembangunan fasilitas penyimpanan baru seperti rencana storage di Pulau Nipa, Kepulauan Riau.
“Tidak cukup apabila kita mengandalkan satu kementerian,” tegasnya, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral di bawah naungan DEN.
Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mampu menopang pertumbuhan ekonomi, menjaga keterjangkauan harga energi, serta memperkuat kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan. (*)
