Oleh: Lua Murib

Swasembada energi semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional, dan Papua memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bentang geografis yang mendukung energi terbarukan, serta posisi geopolitik yang penting di kawasan timur Indonesia, Papua dapat melangkah naik kelas dari sekadar wilayah kaya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi. Gagasan swasembada energi di Papua bukan hanya soal penyediaan listrik atau bahan bakar, tetapi menyangkut transformasi ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan nasional di bidang energi.

Arah kebijakan pemerintah yang mendorong Papua mencapai swasembada energi sejalan dengan visi besar pembangunan berbasis potensi lokal. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Papua tidak cukup hanya swasembada pangan, tetapi juga perlu mandiri dalam energi agar setiap daerah mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Papua memiliki sumber energi yang sangat baik, baik energi konvensional maupun terbarukan, dan hasil produksinya harus dapat dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah merancang skema agar daerah-daerah di Papua menjadi bagian utama dari rantai produksi dan pemanfaatan energi di wilayahnya.

Pemanfaatan energi surya dan tenaga air menjadi solusi rasional untuk menjawab tantangan geografis Papua yang luas dan banyak memiliki wilayah terpencil. Teknologi energi terbarukan yang semakin terjangkau membuka peluang elektrifikasi yang lebih merata tanpa harus bergantung pada distribusi BBM yang mahal dan kompleks. Dengan pendekatan ini, desa-desa di pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dapat memperoleh akses energi yang stabil, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi lokal seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Energi yang hadir secara konsisten akan memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar kota-kota besar.

Dorongan swasembada energi juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi beban impor BBM nasional yang nilainya ratusan triliun rupiah. Ketika ketergantungan impor dapat ditekan secara bertahap, ruang fiskal negara menjadi lebih longgar untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah. Presiden memandang bahwa penghematan dari pemangkasan impor energi dapat berdampak besar hingga ke tingkat kabupaten. Dalam konteks Papua, hal ini berarti peluang percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Namun, swasembada energi di Papua tidak boleh hanya dimaknai sebagai proyek teknokratis dari pusat. Dimensi sosial dan kultural Papua harus menjadi pertimbangan utama. Di sinilah pentingnya menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. Politisi muda Papua Yance Mote menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi prioritas, dan masyarakat perlu diberi kesempatan mengolah tanahnya sendiri dengan dukungan pemerintah. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa swasembada energi akan berhasil jika berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bukan semata investasi besar dari luar.

Konsep menjadikan masyarakat sebagai subjek berarti membuka ruang kepemilikan, partisipasi, dan manfaat ekonomi langsung bagi warga. Usulan pengembangan komoditas seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala menunjukkan bahwa swasembada energi dapat diintegrasikan dengan penguatan sektor perkebunan rakyat. Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga dapat menjadi bahan baku industri hilir, termasuk bioenergi. Ketika setiap keluarga diberi akses bibit dan pendampingan, tercipta fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat sekaligus menjaga hak atas tanah adat.

Pendekatan berbasis masyarakat juga berpotensi menekan konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Jika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian hutan dan tanah ulayat. Skema kerja sama yang adil antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam pengolahan komoditas energi seperti kelapa sawit dapat diarahkan pada model plasma rakyat, bukan konsesi besar yang meminggirkan warga lokal. Dengan demikian, pembangunan energi tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Lebih jauh, swasembada energi dapat menjadi pintu masuk industrialisasi Papua. Ketersediaan energi yang cukup dan murah merupakan prasyarat utama tumbuhnya industri pengolahan. Papua tidak harus selamanya mengekspor bahan mentah. Dengan energi yang memadai, hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan tambang dapat dilakukan di dalam wilayah Papua, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Ini sejalan dengan agenda nasional hilirisasi yang bertujuan mengangkat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Papua yang mandiri energi juga memiliki dampak psikologis dan politik yang penting. Kemandirian memberi rasa percaya diri daerah bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini memperkuat integrasi nasional karena masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran negara. Otonomi khusus Papua menemukan makna konkretnya ketika diterjemahkan dalam kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan riil.

Pada akhirnya, swasembada energi di Papua adalah jalan strategis untuk membawa Papua naik kelas. Naik kelas dalam arti ekonomi yang lebih produktif, masyarakat yang lebih sejahtera, dan daerah yang lebih mandiri. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antara visi besar pemerintah pusat, perencanaan teknis yang matang, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Jika dikelola dengan tepat, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi bagi dirinya sendiri, tetapi juga pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus contoh pembangunan inklusif berbasis potensi daerah.

*penulis adalah mahasiswa Papua di Jawa Timur