Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menempatkan pendidikan sebagai strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, negara secara terarah menyasar anak-anak dari keluarga pada desil terbawah agar memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan dukungan sosial lainnya.
Kebijakan ini lahir dari evaluasi berkelanjutan atas berbagai program perlindungan sosial yang selama ini telah dijalankan pemerintah. Bantuan tunai, subsidi, serta dukungan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan keluarga miskin. Untuk memperkuat dampak jangka panjang dari upaya tersebut, pemerintah melengkapi intervensi melalui jalur pendidikan yang lebih sistematis. Karena itu, model sekolah berasrama dihadirkan tidak hanya untuk memberikan pengajaran akademik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa, mulai dari gizi, tempat tinggal, hingga pendampingan karakter, terpenuhi secara terpadu.
Pada awal 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ratusan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai provinsi. Peluncuran tersebut menjadi tonggak awal perluasan program secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah dan penerima manfaat terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan, sehingga semakin banyak anak dari keluarga sangat miskin yang dapat dijangkau.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis negara untuk mengubah masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Ia memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, namun akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan anak lahir dari keluarga miskin kemudian terjebak dalam kemiskinan yang sama sepanjang hidupnya.
Pendekatan Sekolah Rakyat dirancang komprehensif. Setiap siswa memperoleh fasilitas pendidikan gratis, tempat tinggal di asrama, makan bergizi, seragam, serta pembinaan karakter. Dengan skema ini, pemerintah memastikan bahwa hambatan biaya, jarak, maupun kondisi rumah tangga tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah.
Penetapan sasaran dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan basis data kemiskinan nasional yang dihimpun Badan Pusat Statistik dan kementerian teknis. Data tersebut menjadi rujukan untuk memprioritaskan keluarga pada desil 1 dan 2. Pemerintah menilai ketepatan sasaran sebagai fondasi utama keberhasilan program, sebab Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi kelompok yang paling membutuhkan intervensi negara.
Dari sisi pelaksanaan, Kementerian Sosial RI memimpin koordinasi lintas sektor. Menteri Saifullah Yusuf menekankan bahwa proses seleksi siswa harus berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi. Ia menilai akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada kursi yang terisi oleh peserta yang tidak berhak.
Dalam berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Karena itu, dukungan kepala daerah, dinas sosial, dan dinas pendidikan dinilai krusial agar proses verifikasi data dan pendampingan keluarga berjalan efektif.
Secara teknis, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pembelajaran yang adaptif. Pemerintah menyadari bahwa banyak calon siswa datang dengan ketertinggalan literasi dan numerasi. Oleh sebab itu, kurikulum disesuaikan agar mampu mengejar ketertinggalan dasar sebelum masuk ke materi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan setiap anak berkembang sesuai kecepatannya.
Selain pendidikan formal, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup menjadi bagian penting. Dengan pola asrama, guru dan pendamping dapat memantau perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk kesehatan dan kebiasaan harian. Pemerintah menilai lingkungan belajar yang stabil akan membantu anak lebih fokus dan percaya diri.
Sinergi lintas kementerian turut diperkuat. Layanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga bantuan sosial bagi keluarga siswa dikolaborasikan agar dampaknya berlapis. Pemerintah berpandangan bahwa perbaikan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga anak memiliki dukungan penuh baik di sekolah maupun di rumah.
Dalam kerangka evaluasi, pemerintah menyiapkan sejumlah indikator keberhasilan. Tidak hanya jumlah sekolah atau peserta didik, tetapi juga capaian literasi, angka putus sekolah, kondisi kesehatan, serta perubahan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.
Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah meyakini Sekolah Rakyat berada di jalur yang tepat. Program ini diposisikan sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling bawah, sekaligus sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan tata kelola yang disiplin, data yang presisi, dan dukungan semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang baru bagi generasi muda dari desil terbawah untuk meraih masa depan yang lebih baik.
keberhasilan program ini bukan semata capaian administratif, melainkan ukuran sejauh mana negara dapat memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi lebih tinggi.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
