Oleh: Budi Rian Sitorus
Menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan perayaan Idulfitri 2026, isu ketersediaan energi kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah berupaya menenangkan kekhawatiran masyarakat dengan memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak dan LPG berada dalam kondisi aman dan terkendali. Di tengah potensi lonjakan konsumsi akibat aktivitas ibadah, mobilitas mudik, serta peningkatan kegiatan ekonomi, jaminan ini menjadi pesan penting yang ingin ditegaskan negara agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa cadangan BBM nasional saat ini masih berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan. Dalam penjelasannya, Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional secara umum berada pada level aman, dengan cadangan sekitar 21 hari, melampaui ambang batas minimum ketahanan nasional yang ditetapkan selama 18 hari.
Pernyataan ini hadir pada momen krusial, mengingat Ramadan dan Idulfitri hampir selalu diiringi lonjakan kebutuhan energi, khususnya di sektor transportasi darat dan kawasan perkotaan. Arus mudik, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta aktivitas logistik membuat kebutuhan BBM dan LPG meningkat secara signifikan dibanding hari normal. Oleh karena itu, kecukupan stok bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga kesiapan sistem distribusi di lapangan.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa untuk solar dengan kualitas tertentu seperti C48, produksi dalam negeri masih mencukupi. Namun, untuk solar berkualitas tinggi seperti C51, Indonesia masih harus bergantung pada pasokan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penguatan kapasitas kilang nasional, ketahanan energi Indonesia belum sepenuhnya lepas dari dinamika global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan potensi gangguan rantai pasok internasional.
Untuk produk bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, pemerintah menyebutkan bahwa stok nasional berada di kisaran 18 hari. Angka ini berada tepat di batas minimum ketahanan stok yang ditetapkan. Situasi tersebut memunculkan diskusi di ruang publik mengenai margin keamanan energi nasional. Dengan cadangan yang relatif tipis, muncul pertanyaan tentang kesiapan negara dalam menghadapi skenario tak terduga, seperti lonjakan konsumsi di luar proyeksi atau gangguan distribusi akibat faktor cuaca dan infrastruktur.
Dalam konteks ini, Ramadan 2026 menjadi semacam ujian nyata bagi sistem energi nasional. Pemerintah telah mendorong peningkatan kapasitas kilang dan proyek hilirisasi migas dalam beberapa tahun terakhir, namun realisasi pembangunan tersebut berjalan secara bertahap. Hasilnya mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketergantungan impor untuk produk tertentu. Oleh sebab itu, manajemen stok dan distribusi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasokan.
Selain pemerintah pusat, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi juga turut memastikan bahwa kondisi stok BBM nasional menjelang Ramadan berada dalam situasi aman. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, coverage days BBM nasional berada di atas batas minimum yang telah disepakati. Untuk bensin, stok tercatat berada di atas 25 hari, sementara untuk solar berada di atas 15 hari. Angka tersebut dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.
Wahyudi Anas menjelaskan bahwa selain bensin dan solar, ketersediaan avtur dan minyak tanah juga berada pada level yang aman. Avtur tercatat memiliki coverage days hampir 30 hari, sementara minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Kondisi ini memberikan keyakinan bahwa kebutuhan energi, baik untuk transportasi udara maupun rumah tangga tertentu, dapat terpenuhi dengan baik selama periode puncak konsumsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada kesiapan menghadapi Ramadan, tetapi juga pada kelancaran distribusi BBM subsidi di wilayah yang terdampak bencana. Wahyudi menekankan bahwa stok BBM subsidi dan kompensasi negara untuk kendaraan berat di wilayah Sumatera telah disiapkan secara memadai, termasuk untuk mendukung operasional alat berat dan kebutuhan energi di hunian sementara masyarakat terdampak.
Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di masa pemulihan pascabencana. Wahyudi menegaskan komitmen bersama PT Pertamina Patra Niaga dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dukungan energi dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa turut menyampaikan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan sektor energi di Sumatera mendapatkan apresiasi dari Komisi XII DPR RI. Menurutnya, penanganan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan progres yang positif dan menjadi contoh sinergi antarlembaga dalam menghadapi situasi darurat. Baskara juga menambahkan bahwa agenda tersebut sekaligus memastikan kesiapan energi nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting di sektor energi. Mulai dari penguatan sistem distribusi BBM di daerah terpencil, hingga koordinasi lintas lembaga yang semakin solid dalam menghadapi situasi darurat. Upaya menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tantangan global dan domestik menjadi salah satu keberhasilan yang patut dicatat, sekaligus menjadi fondasi dalam menyongsong periode konsumsi tinggi seperti Ramadan.
Pada akhirnya, jaminan keamanan BBM dan LPG menjelang Ramadan bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui pengawasan ketat dan respons cepat di lapangan. Dengan stok yang relatif aman dan sinergi antarlembaga yang terus diperkuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan nyaman. Ke depan, penguatan ketahanan energi nasional perlu terus dilanjutkan agar ketergantungan impor semakin berkurang dan margin keamanan semakin besar demi kepentingan bersama.
Konsultan Energi Terbarukan – Energi Lestari Indonesia
