Jakarta — Pemerintah terus memperkuat layanan transportasi dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini diarahkan agar mobilitas masyarakat tetap lancar, biaya logistik terkendali, dan aktivitas ekonomi di daerah terus bergerak selama Ramadan dan Lebaran.
Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa penguatan sektor transportasi merupakan kelanjutan dari kebijakan stimulus yang telah terbukti efektif pada 2025. Pengalaman Lebaran sebelumnya menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengaktifkan stimulus yang fokus pada transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dampaknya langsung terasa pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di beberapa kuartal tahun 2025, ketika pemerintah memberikan stimulus terutama di sektor transportasi, hasilnya cukup baik. Ini menjadi dasar mengapa kebijakan tersebut dilanjutkan,” ujar Fithra.
Ia menuturkan, pada kuartal II 2025 sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan transportasi mencatat pertumbuhan signifikan. Sektor akomodasi serta makanan dan minuman tumbuh sekitar 8 persen, sementara sektor jasa bahkan mencatat pertumbuhan di atas 10 persen. Hal ini menegaskan bahwa transportasi memiliki efek pengganda yang kuat karena mampu menggerakkan sektor-sektor lain yang menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.
Pemerintah pun tetap melanjutkan stimulus transportasi meski nilainya relatif lebih kecil dibandingkan belanja bantuan sosial. Menurut Fithra, meskipun bansos dan subsidi upah difokuskan untuk kelompok Desil-1 dan Desil-2, dorongan pertumbuhan dari sektor transportasi justru berperan penting dalam membuka ruang ekonomi yang lebih luas, terutama bagi kelas menengah yang selama ini tertekan.
“Masalah kelas menengah adalah mereka tidak miskin sehingga tidak dapat bansos, tetapi juga tidak punya kelebihan uang. Cara membantu mereka adalah dengan menciptakan ruang-ruang ekonomi,” katanya.
Dalam konteks itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kunci karena bersifat inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah bahkan telah menanggung pajak bagi pekerja padat karya dan ekonomi kreatif dengan pendapatan di bawah Rp10 juta sebagai bagian dari dukungan tersebut.
Dari sisi makroekonomi, kinerja ekonomi nasional memberikan optimisme. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi, dan tren positif tersebut diproyeksikan berlanjut pada awal 2026. Pemerintah menilai kondisi ini memberi ruang fiskal untuk terus membelanjakan anggaran demi menjaga momentum ekonomi.
Menjelang Ramadan dan Lebaran, stimulus transportasi juga diarahkan untuk menekan biaya mudik agar disposable income masyarakat dapat dialihkan ke konsumsi di daerah. “Setiap periode mudik, di Jawa saja ada sekitar Rp300 sampai Rp350 triliun yang berputar,” ujar Fithra.
Terkait harga, pemerintah menekankan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan produsen. “Yang paling penting, meskipun harga naik, daya beli masyarakat lebih tinggi sehingga konsumen dan produsen sama-sama untung,” pungkasnya. (*)
