Jakarta — Swasembada pangan kini tidak lagi diposisikan sekadar target produksi, melainkan fondasi kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi pertanian dan deregulasi kebijakan menjadi dua kunci utama dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa reformasi dimulai dari pembenahan struktur kebijakan.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai memperlambat program. Deregulasi tersebut memangkas rantai birokrasi distribusi pupuk yang sebelumnya panjang dan berlapis.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.
Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret. Mekanisme distribusi kini langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran.
Modernisasi dan deregulasi tidak berhenti pada efisiensi birokrasi. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memperkuat daya tawar petani dan mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun.
Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125—angka tertinggi sepanjang sejarah—menjadi indikator peningkatan kesejahteraan sektor pertanian.
Strategi swasembada tidak hanya bertumpu pada beras. Pemerintah juga menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui pembukaan sentra tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik modern berteknologi tinggi.
Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme tersebut.
“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan multi komoditas agar ketahanan pangan tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan tersebar dan adaptif terhadap dinamika global.
Di tingkat perencanaan, RPJMN 2025–2029 menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai agenda utama. Pemerintah juga mengantisipasi risiko perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani secara sistemik.
Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, serta pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari strategi jangka panjang tersebut.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa swasembada tidak hanya dimaknai sebagai surplus produksi, tetapi sebagai sistem pangan nasional yang efisien, adil, dan tahan krisis.
Dengan reformasi regulasi yang konsisten, modernisasi teknologi, serta penguatan kebijakan harga dan distribusi, Indonesia dinilai berada di jalur mantap menuju swasembada pangan berkelanjutan—sebuah fondasi strategis bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
