Jakarta – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan strategi percepatan swasembada pangan terus diperkuat seiring capaian stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah, dengan fokus pada dua langkah utama yakni penyederhanaan regulasi serta percepatan transformasi pertanian dari pola tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan efisiensi.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” ungkap Amran.
Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Reformasi ini terutama berdampak pada tata kelola pupuk yang kini dipangkas menjadi distribusi langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, lalu ke petani.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” kata Amran.
Penyederhanaan tersebut menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan volume distribusi sebesar 700 ribu ton tanpa menambah beban anggaran negara.
Selain deregulasi, transformasi pertanian dilakukan melalui mekanisasi, digitalisasi, serta pemetaan lahan berbasis teknologi. Modernisasi ini meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat masa tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali setahun.
“Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Dampak kebijakan tersebut tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125 tertinggi sepanjang Sejarah, didukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog menembus 4,2 juta ton.
Untuk memperkuat ekspansi jangka panjang, pemerintah juga mengakselerasi optimalisasi lahan rawa melalui revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru.
Dengan kombinasi deregulasi, modernisasi, serta penguatan kebijakan harga yang berpihak pada petani, pemerintah menegaskan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada pangan berkelanjutan menuju 2026 dan seterusnya.
