Oleh: Catur Ronggo*)

Program Makan Bergizi Gratis memasuki fase baru ketika pemerintah mulai menempatkan efisiensi sebagai bagian penting dari perencanaan anggaran 2027. Dalam konteks inilah efisiensi menjadi jalan agar uang negara kembali kepada anak-anak rakyat melalui layanan gizi yang semakin tepat sasaran.

Arah tersebut penting karena MBG merupakan program berskala besar dengan sasaran luas. Semakin besar jangkauan program, semakin tinggi pula tuntutan terhadap pengelolaan anggaran yang cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja yang dialokasikan benar-benar berputar pada penyediaan makanan bergizi, kualitas layanan, dan penguatan sistem distribusi, bukan terserap berlebihan oleh biaya birokrasi yang tidak memberikan manfaat langsung kepada penerima.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberikan gambaran penting mengenai orientasi tersebut. Dari rencana anggaran MBG 2027 sebesar Rp240 triliun yang mencakup operasional Badan Gizi Nasional, sekitar 97 persen direncanakan untuk program makanan, sedangkan porsi operasional lembaga sekitar 3 persen.

Struktur belanja seperti itu juga mengandung pesan bahwa program nasional tidak harus identik dengan pembengkakan administrasi. Tantangan pemerintah justru terletak pada kemampuan menjaga biaya pendukung tetap proporsional tanpa mengorbankan pengawasan dan kualitas. Efisiensi yang baik bukan memangkas kebutuhan penting, melainkan memastikan setiap komponen bekerja sesuai fungsi dan tidak menciptakan beban yang berlebihan bagi APBN.

Perhatian terhadap efisiensi semakin relevan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran MBG pada 2027 berpeluang menjadi lebih hemat melalui hasil pembenahan dan efisiensi yang dijalankan sebelumnya. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap besarnya kebutuhan pembiayaan program prioritas. Sebaliknya, pengalaman pelaksanaan menjadi bahan untuk menghitung kembali kebutuhan riil, memperbaiki mekanisme, dan menghindari pengeluaran yang sebenarnya dapat dioptimalkan.

Pendekatan ini patut dibaca sebagai tanda kedewasaan kebijakan fiskal. Jika penghematan dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, standardisasi proses, dan penggunaan sumber daya secara lebih tepat, maka ruang fiskal yang tersedia dapat digunakan untuk memperluas manfaat atau memperkuat kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Perspektif serupa muncul dari pembahasan di Badan Anggaran DPR. Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelumnya memperkirakan kebutuhan anggaran MBG 2027 dapat turun melalui rasionalisasi dan optimalisasi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perhitungan tersebut didasarkan pada evaluasi kebutuhan riil di lapangan, termasuk jumlah titik layanan yang dinilai harus disesuaikan dengan kapasitas dan jumlah penerima manfaat.

Yang menarik, penekanan Banggar bukan sekadar pada penurunan nominal. Said memandang efisiensi harus berjalan tanpa menurunkan standar gizi. Artinya, keberhasilan program tidak diukur dari seberapa besar angka anggaran dipangkas, melainkan dari kemampuan negara memperoleh hasil pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang dikelola secara bertanggung jawab. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun postur MBG 2027.

Efisiensi juga dapat mendorong pemerintah membangun sistem yang lebih akurat. Data penerima manfaat, kapasitas dapur atau SPPG, kebutuhan bahan pangan, serta pola distribusi harus saling terhubung agar tidak terjadi pemborosan akibat perencanaan yang tidak sesuai kondisi lapangan. Ketepatan data menjadi sama pentingnya dengan besarnya anggaran, karena uang negara hanya akan benar-benar efektif jika sampai kepada sasaran yang tepat dalam bentuk layanan yang dibutuhkan.

Dalam skala lebih luas, pembenahan MBG juga berkaitan dengan agenda menjaga APBN tetap sehat dan produktif. Pemerintah dan DPR telah menempatkan disiplin fiskal sebagai salah satu bagian dari perencanaan pembangunan 2027. Karena itu, efisiensi program prioritas tidak boleh dipahami sebagai mundurnya komitmen negara terhadap kesejahteraan anak, melainkan sebagai cara memastikan komitmen tersebut dapat terus dijalankan secara berkelanjutan.

Program MBG memiliki nilai strategis karena investasi pada gizi berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Anak yang memperoleh asupan lebih baik memiliki peluang tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Karena itu, setiap pembenahan anggaran seharusnya diarahkan untuk memperbesar dampak langsung kepada penerima, bukan sekadar mempercantik angka efisiensi dalam dokumen fiskal.

Pada akhirnya, perencanaan MBG 2027 harus menjadi contoh bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan seiring dengan tata kelola yang disiplin. Pemerintah tidak perlu memilih antara program sosial yang kuat atau anggaran yang efisien. Keduanya justru harus berjalan bersama. Ketika 97 persen anggaran diarahkan pada program makanan, biaya operasional dijaga proporsional, dan kebutuhan riil terus dievaluasi, negara sedang membangun sistem yang lebih bertanggung jawab.

Efisiensi MBG 2027 pada akhirnya bukan cerita tentang mengurangi hak anak-anak Indonesia. Sebaliknya, efisiensi adalah upaya mengembalikan fokus belanja kepada mereka yang menjadi tujuan utama program. Dengan tata kelola yang semakin presisi, pengawasan yang kuat, dan keberanian pemerintah melakukan pembenahan, setiap rupiah APBN dapat bekerja lebih dekat dengan kebutuhan rakyat. Di situlah MBG dapat menjadi bukti bahwa negara hadir bukan hanya melalui besarnya anggaran, tetapi melalui kemampuan memastikan uang negara benar-benar kembali menjadi gizi, harapan, dan masa depan bagi anak-anak Indonesia.

*) Penulis merupakan pengamat kebijakan publik