Oleh Antonius Utomo )*
Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi fenomena El Nino 2026 guna memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Berbagai upaya dilakukan secara terukur, mulai dari memperkuat pemantauan kondisi cuaca, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga melindungi fasilitas energi strategis dari potensi gangguan akibat cuaca ekstrem. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir lebih awal, membaca potensi risiko secara cermat, serta memastikan kondisi iklim tidak mengganggu keberlangsungan pasokan energi, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Dengan pendekatan yang mengedepankan pencegahan dan koordinasi lintas sektor, pemerintah terus membangun ketahanan nasional agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas energi di tengah tantangan perubahan iklim.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan mengenai kondisi El Nino yang kuat pada 2026. Pada akhir Juli, BMKG memprediksi fenomena tersebut dapat bertahan hingga awal 2027 dengan intensitas yang berpotensi melebihi kategori kuat. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada periode puncak musim kemarau. BMKG juga memperkuat mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca serta mendorong respons lintas sektor untuk menghadapi dampak hidrometeorologi.
Peringatan dini tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk tidak bersikap reaktif. Dalam sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrem. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah mitigasi terhadap risiko El Nino pada sejumlah fasilitas energi, termasuk fasilitas LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, curah hujan pada Agustus hingga September diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan atau hingga sekitar Mei 2027, meski pengaruhnya terhadap Indonesia akan mulai melemah setelah musim hujan tiba pada pertengahan Oktober mendatang. Mengantisipasi ancaman terhadap sektor pertanian, Bappenas bersama kementerian dan lembaga menyusun policy brief yang memuat arah respons lintas sektor dalam empat kluster pembangunan utama.
Langkah pemerintah juga semakin penting karena kondisi El Nino masih perlu diwaspadai. Cuaca kering, pengaruh El Nino, dan tingginya jumlah titik panas membuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, serta pemegang konsesi menjadi penting. Pemantauan yang berkelanjutan memungkinkan potensi kebakaran dapat diketahui lebih dini dan ditangani sebelum menjalar ke kawasan strategis, termasuk area operasi energi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, antisipasi terhadap El Nino sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir melalui percepatan pembangunan sumur bor di berbagai daerah. Kementerian PU bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memanfaatkan teknologi isotop untuk mencari sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan irigasi saat musim kemarau.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah yang menempatkan mitigasi sebagai prioritas menunjukkan pendekatan yang semakin adaptif terhadap perubahan kondisi iklim. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan ketika gangguan terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan. Pendekatan seperti ini memberikan keuntungan besar karena gangguan terhadap satu fasilitas energi dapat menimbulkan efek berantai terhadap sektor industri, transportasi, pelayanan publik, hingga aktivitas masyarakat.
Tantangan El Nino juga mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan infrastruktur energi dalam jangka panjang. Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia menilai ketahanan energi tidak cukup hanya dengan memastikan produksi dan cadangan tersedia, tetapi juga memastikan energi dapat bergerak dari sumber menuju konsumen ketika terjadi bencana atau cuaca ekstrem. Pandangan tersebut memperkuat kebutuhan pemerintah untuk terus mengembangkan infrastruktur yang tangguh, memperluas alternatif jalur distribusi, serta memperkuat pemetaan terhadap fasilitas energi yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Kecepatan pemerintah dalam melakukan mitigasi menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Energi merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi. Ketika pasokan energi tetap terjaga, industri dapat terus berproduksi, layanan publik dapat berjalan, transportasi tetap bergerak, dan masyarakat tidak perlu menghadapi gangguan besar akibat kondisi cuaca ekstrem.
Dengan demikian, El Nino 2026 tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional. Respons pemerintah yang cepat terhadap potensi karhutla di sekitar fasilitas energi menunjukkan bahwa koordinasi dan kesiapsiagaan mampu mencegah risiko berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Penguatan pemantauan, mitigasi berbasis data, perlindungan fasilitas strategis, serta koordinasi lintas sektor perlu terus dilanjutkan selama kondisi El Nino masih berlangsung.
Pada akhirnya, kemampuan pemerintah menjaga pasokan energi di tengah tekanan El Nino menunjukkan pentingnya negara hadir sebelum krisis terjadi. Langkah cepat dan terukur menjadi kunci agar kondisi iklim tidak mengganggu keberlangsungan energi nasional. Dengan mitigasi yang konsisten, penguatan infrastruktur, dan koordinasi lintas lembaga, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menjaga stabilitas energi sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan perekonomian tetap berjalan. Pemerintah telah menunjukkan arah yang tepat: membaca risiko lebih awal, bergerak sebelum gangguan meluas, dan memastikan ketahanan energi tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
)* Pengamat Kebijakan Publik
