PAPUA — Perkembangan zaman perlu berjalan selaras dengan pelestarian tradisi dan nilai-nilai adat sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Sinergi masyarakat adat, agama, dan pemerintah dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga warisan leluhur sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari mengatakan, penguatan keberadaan masyarakat adat perlu dilakukan melalui kolaborasi dan pemahaman terhadap berbagai prosedur formal yang telah disediakan negara.
“Ini harus dilewati agar keberadaan masyarakat adat diakui secara sah oleh undang-undang,” kata Noor dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam dialog bersama masyarakat adat Kalai Woyu Maklew di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut membahas pentingnya legalitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) sekaligus kepastian administrasi tanah ulayat.
Pertemuan mendapat sambutan positif dari masyarakat Kampung Wanam. Kegiatan diawali dengan doa adat yang dipimpin tetua setempat sebagai ungkapan syukur dan penghormatan terhadap leluhur.
Kepala Kampung Wanam Kosmas Sirilius Dawi mengapresiasi perhatian terhadap masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aturan adat, ajaran agama, dan kebijakan pemerintah.
“Pentingnya menjaga keseimbangan tiga unsur dalam kehidupan masyarakat, yakni aturan adat, ajaran agama, serta kebijakan pemerintah,” ujar Kosmas.
Menurut Kosmas, nilai tersebut tercermin dalam konsep lokal “tiga tungku”. Tiga unsur tersebut saling menopang dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Noor menjelaskan bahwa wilayah ulayat memiliki arti penting bagi masyarakat Kalai Woyu Maklew. Selain menjadi ruang kehidupan dan sumber penghidupan, wilayah tersebut menyimpan nilai sejarah, budaya, serta identitas masyarakat yang perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
“MPSI berperan membantu masyarakat dalam menempuh jalur formal yang telah disediakan oleh negara,” tegas Noor.
Melalui kolaborasi tersebut, pelestarian adat diharapkan dapat berjalan seiring dengan kemajuan pembangunan. Penguatan sinergi masyarakat adat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah konstruktif untuk menjaga budaya sekaligus mendukung kemajuan Papua Selatan.
