Jakarta- Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem penilaian berbasis aplikasi bagi sekolah penerima layanan. Sistem tersebut dirancang agar kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipantau secara langsung dan menjadi bahan evaluasi.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap dapur SPPG yang melayani sekolah masing-masing. Mekanismenya dibuat sederhana dengan memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai kondisi pelayanan MBG di lapangan.
“Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu,” ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, penilaian dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas dan variasi menu serta ketepatan waktu pengiriman makanan. Dengan demikian, masukan dari sekolah dapat menjadi informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi pelayanan MBG secara lebih terukur.
“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumen,” katanya.
Sudaryono juga menegaskan pentingnya pemeriksaan kondisi makanan sebelum dibagikan kepada peserta didik. Sekolah diminta memperhatikan kondisi kemasan, label informasi produk, serta batas waktu konsumsi. Apabila makanan yang diterima tidak memenuhi ketentuan, sekolah diminta tidak membagikannya kepada siswa.
“Saya minta satu: manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan. Ditolak,” tegas Sudaryono.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Namun, ia menekankan bahwa sistem rating harus disertai mekanisme tindak lanjut agar penilaian yang diberikan sekolah maupun penerima manfaat tidak berhenti sebagai angka atau jumlah bintang.
“Kalau sistem penilaian rating diterapkan, tentu bagus. Tetapi tindak lanjutnya juga harus disiapkan secara matang, jangan sampai input dari masyarakat terbuang sia-sia,” kata Nihayatul.
BGN menargetkan aplikasi penilaian tersebut dapat segera digunakan sehingga pengawasan MBG memiliki saluran umpan balik yang lebih terstruktur. Dengan mekanisme itu, evaluasi terhadap SPPG diharapkan dapat dilakukan berdasarkan masukan langsung dari sekolah dan penerima manfaat. (*)
