Oleh: Bara Winatha*)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik dan pengembangan energi berbasis bahan baku dalam negeri. Salah satu agenda yang mulai dipersiapkan adalah pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem energi nasional yang lebih mandiri. Namun, keberhasilan E50 tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi akademisi, industri, dan pemerintah sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan E50 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Pemerintah melihat pengalaman penerapan B50 berbasis kelapa sawit sebagai salah satu pembelajaran penting untuk mengembangkan skema serupa pada bahan bakar berbasis bioetanol. Keberhasilan B50 dalam mengurangi kebutuhan impor solar menjadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat penyusunan langkah menuju E50.
Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan E50 membutuhkan strategi yang tidak berhenti pada pencampuran bahan bakar. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku bioetanol, kapasitas pabrik pengolahan, kepastian investasi, kesiapan industri otomotif, hingga sistem distribusi yang mampu mendukung penerapannya. Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting agar kebijakan energi tersebut tidak berjalan secara parsial.
Kebutuhan kolaborasi semakin terlihat dari tantangan kapasitas produksi bioetanol nasional. Saat ini kapasitas terpasang pabrik bioetanol masih berada sekitar 70 ribu kiloliter per tahun. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan apabila campuran bioetanol dalam BBM ditingkatkan secara bertahap. Penerapan E10 saja membutuhkan volume bioetanol yang jauh lebih besar, sedangkan E20 dan terlebih E50 akan membutuhkan peningkatan kapasitas produksi secara signifikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan kapasitas industri yang tersedia saat ini. Perluasan pabrik, pembangunan fasilitas baru, pengembangan bahan baku, serta investasi teknologi harus dipersiapkan secara paralel. Akademisi dapat berperan melalui riset mengenai produktivitas bahan baku, teknologi pengolahan, efisiensi produksi, dan dampak penggunaan bioetanol terhadap mesin kendaraan. Sementara itu, industri memiliki peran dalam mengembangkan kapasitas produksi dan memastikan hasil pengolahan memenuhi standar yang dibutuhkan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya membangun kemandirian energi dari kekuatan dan sumber daya Indonesia sendiri. Arahan tersebut mencakup optimalisasi berbagai sumber daya domestik, antara lain kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi, hingga energi matahari. Dalam konteks E50, ketersediaan komoditas seperti tebu dan singkong menjadi bagian penting karena dapat dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol.
Teddy menyampaikan bahwa kemandirian energi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kemampuan Indonesia menentukan arah pembangunan di tengah dinamika geopolitik global. Pemerintah karena itu menyiapkan peta jalan energi yang mencakup target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tugas antar instansi. Peta jalan tersebut diperlukan agar pengembangan E50 memiliki tahapan yang jelas dan dapat dipantau secara terukur.
Pengembangan E50 juga terus memperhatikan kepastian ekonomi bagi pelaku usaha. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa percepatan program bioetanol membutuhkan strategi konkret lintas sektor agar target pengembangan dapat direalisasikan secara optimal dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, kebutuhan bioetanol akan meningkat tajam seiring peningkatan kadar campuran, sehingga pembangunan pabrik dan penanaman tanaman bahan baku harus dilakukan secara paralel.
Dari sisi industri, kesiapan sektor otomotif juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan E50. Kendaraan yang beredar harus dipastikan kompatibel dengan bahan bakar berkadar bioetanol tinggi. Karena itu, pemerintah, produsen kendaraan, lembaga riset, dan akademisi perlu menyusun peta jalan otomotif secara terintegrasi. Kajian teknis diperlukan untuk memastikan penggunaan E50 tidak menimbulkan persoalan terhadap performa, ketahanan komponen, keselamatan, maupun standar emisi kendaraan.
Kolaborasi akademisi juga diperlukan untuk memperkuat basis kebijakan. Penelitian mengenai teknologi bioetanol, produktivitas tanaman, efisiensi pengolahan, penggunaan lahan, dampak lingkungan, hingga keekonomian produksi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Dengan dukungan data dan riset, keputusan mengenai E50 dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan perkembangan teknologi, bukan hanya berdasarkan target kebijakan.
Kolaborasi tersebut juga penting untuk memastikan program E50 tidak hanya menjadi proyek energi, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi baru. Peningkatan permintaan bioetanol dapat membuka peluang bagi sektor pertanian, industri pengolahan, manufaktur, logistik, riset, hingga jasa pendukung. Pengembangan bahan baku dari komoditas domestik juga berpotensi memberikan nilai tambah lebih besar apabila dilakukan dengan memperhatikan produktivitas, keberlanjutan, dan kepastian pasar.
E50 menjadi agenda lintas sektor yang membutuhkan kesiapan secara menyeluruh. Pengalaman B50 menunjukkan bahwa kebijakan energi berbasis sumber daya domestik dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan impor. Keberhasilan program tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan Indonesia membangun kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Sinergi ini menjadi fondasi agar E50 tidak hanya menjadi target swasembada energi, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
