Oleh: Anggoro Utomo
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda strategis untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan pembangunan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Arah pembangunan tersebut semakin relevan di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, dan persaingan global yang semakin kompetitif. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan investasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kesempatan kerja yang tercipta tidak hanya menjadi sarana memperoleh penghasilan, tetapi juga menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi terhadap kemajuan nasional.
Perkembangan positif terlihat dari realisasi investasi yang terus mendorong penyerapan tenaga kerja. Realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Penyerapan tenaga kerja tersebut juga ditopang oleh distribusi investasi yang relatif seimbang antara Jawa dan luar Jawa. Kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya, mulai dari sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, hingga kegiatan usaha berbasis sumber daya lokal. Apabila diikuti penguatan infrastruktur, pendidikan vokasi, dan kemudahan berusaha, investasi di daerah dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Namun, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang terserap. Kualitas pekerjaan dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi faktor penting agar tenaga kerja mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan ekonomi. Karena itu, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan para pencari kerja.
Upaya tersebut terlihat melalui pengembangan Program Magang Nasional. Pemerintah telah membuka pendaftaran angkatan kedua program tersebut pada akhir September dengan target 150 ribu peserta. Program ini diarahkan untuk membantu lulusan perguruan tinggi, khususnya lulusan baru, memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan memasuki dunia profesional. Melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja, peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman mengenai kebutuhan industri.
Kemnaker menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan Pelatihan Vokasi Nasional mencapai 70 persen. Target tersebut sejalan dengan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas agar program pelatihan semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Orientasi ini penting karena keberhasilan pelatihan semestinya tidak berhenti pada jumlah peserta yang lulus, melainkan juga pada kemampuan mereka memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karier.
Selain keterampilan konvensional, transformasi digital turut membuka ruang peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menekankan bahwa adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Pemanfaatan teknologi diharapkan membantu pekerja menyelesaikan tugas secara lebih efisien, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan memperkuat daya saing perusahaan. Dengan peningkatan kompetensi digital, tenaga kerja Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pekerjaan.
Sementara itu, transisi menuju ekonomi hijau menghadirkan peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Pengembangan kendaraan listrik, energi terbarukan, dan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Kemnaker menyoroti potensi pekerjaan hijau atau green jobs seiring meningkatnya kebutuhan kompetensi yang mendukung transformasi tersebut. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan.
Ke depan, sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pekerja menjadi kunci untuk memastikan manfaat pembangunan ketenagakerjaan dirasakan secara luas. Perluasan akses pelatihan, penguatan perlindungan pekerja, peningkatan kualitas hubungan industrial, serta pemerataan investasi harus terus berjalan beriringan. Perhatian terhadap pekerja informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok muda juga diperlukan agar pertumbuhan kesempatan kerja semakin inklusif.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Capaian investasi dan berbagai program peningkatan keterampilan memberikan fondasi penting bagi perluasan kesempatan kerja. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut berkembang menjadi pekerjaan yang lebih layak, produktif, adaptif terhadap teknologi, dan berkelanjutan. Dengan konsistensi kebijakan serta kolaborasi lintas sektor, pembangunan ketenagakerjaan diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi masyarakat.
)* Pengamat Kebijakan Publik
