Pemerintah terus meningkatkan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode transisi musim dengan memperketat pengawasan wilayah rawan, mengoptimalkan patroli, memantau titik panas, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan potensi kebakaran sejak dini, menjaga kelestarian hutan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan maupun aktivitas sehari-hari.
Kesiapan menghadapi karhutla diperkuat melalui pemanfaatan teknologi citra satelit, pemeriksaan lapangan, dan pengawasan terhadap kawasan konsesi perusahaan. Pemerintah juga meningkatkan koordinasi antarlembaga serta memastikan ketersediaan personel dan peralatan pemadam. Langkah tersebut diperlukan agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani, terutama di kawasan gambut yang memiliki risiko penyebaran api lebih sulit dikendalikan.
Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kepolisian telah melakukan penanganan hukum terhadap kasus karhutla yang melibatkan masyarakat maupun pihak lainnya. Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 13 polda menangani 286 laporan polisi terkait dugaan pembakaran oleh perorangan. Peristiwa tersebut mengakibatkan kebakaran lahan seluas 5.856 hektare dan berujung pada penetapan 243 orang sebagai tersangka.
“Dalam pelaksanaan penegakan hukum kasus karhutla, terdapat 13 polda yang menangani 286 laporan polisi terkait pelaku perorangan. Total lahan yang terbakar tercatat mencapai 5.856 hektare, sedangkan jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 243 orang,” ujar Suyudi.
Selain penanganan terhadap individu, pengawasan juga diarahkan kepada perusahaan yang diduga tidak memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Pemeriksaan mencakup kesiapan fasilitas pemadam kebakaran, sistem deteksi dini, ketersediaan petugas, pelaksanaan pencegahan, hingga kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Pemerintah menilai tanggung jawab korporasi penting untuk mencegah kebakaran berulang.
Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Barita Simanjuntak menekankan bahwa kawasan hutan lindung dan konservasi yang mengalami kebakaran harus dipulihkan berdasarkan fungsi semula.
“Apabila kebakaran terjadi di wilayah hutan lindung maupun kawasan konservasi, peruntukan lahannya tidak boleh diubah. Kawasan tersebut wajib dipulihkan melalui penghutanan kembali,” ujarnya.
Barita juga menjelaskan bahwa proses penanganan kawasan pascakebakaran harus disesuaikan dengan kewenangan kementerian terkait. Dengan demikian, pemulihan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak membuka peluang penyalahgunaan lahan.
Karhutla bukan hanya menyebabkan kerusakan hutan, tetapi juga mengancam kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan habitat satwa. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kesiapsiagaan petugas, penindakan hukum, serta pemulihan kawasan terdampak, pemerintah berharap ancaman karhutla selama transisi musim dapat dikendalikan. Masyarakat juga diimbau tidak membakar lahan dan segera melaporkan kemunculan titik api agar kebakaran tidak berkembang semakin luas.
