Papua — Komitmen aparat keamanan dalam memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua semakin menguat. Terbaru, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2025 berhasil mengungkap prak-tik ilegal yang menjadi salah satu tulang punggung kekuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yakni pemanfaatan dana desa dan penye-lundupan senjata yang melibatkan oknum aparat dan masyarakat sipil.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa kelompok separatis kerap memaksa kepala desa untuk menyerahkan dana desa. “Dana-dana itulah yang dikumpulkan untuk membeli senjata,” ujar Faizal.
Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa aparat penegak hukum telah menangkap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana tersebut kepada OPM. Pengakuan para pelaku menunjukkan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok dan pem-belian senjata.
“Ini adalah salah satu bentuk infiltrasi mereka terhadap sumber pendanaan negara. Dan itu menjadi perhatian serius kami dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Papua,” tegasnya.
Selain aliran dana, aparat juga menyoroti jalur penyelundupan senjata yang kian kompleks. Faizal mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan kelompok separatis berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber eksternal utama berasal dari Papua Nugini dan Filipina. “Kami bahkan pernah mengirim pasukan hingga ke Sulawesi Utara untuk membongkar pintu masuk penyelundupan dari Filipina,” ungkap Faizal.
Dalam sebuah operasi besar pada Maret 2025 lalu, Satgas Damai Cartenz bersama Polda Papua berhasil menangkap mantan prajurit TNI bernama Yuni Enumbi (YE) di wilayah Jawa, yang diduga menjadi pemasok senjata bagi OPM. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 12 pucuk sen-jata api dan lebih dari 4.000 butir amunisi.
Tak hanya itu, aparat juga mengamankan anggota Polri, Bripda LO, yang diduga menjadi bagian dari jaringan penyelundupan tersebut. Kepala Polres Lanny Jaya, Komisaris Polisi Nursalam Saka, mengonfirmasi keterlibatan LO yang merupakan bawahan barunya. “Yang bersangkutan sudah ditangani oleh Reskrimum di Polda,” jelas Nursalam.
Penindakan terhadap jaringan pendanaan dan senjata ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ratusan warga turun ke jalan menyuarakan pe-nolakan terhadap kehadiran kelompok bersenjata. Mereka membawa pesan damai dan harapan akan masa depan yang bebas dari kekerasan.
“OPM bukan solusi bagi rakyat Papua. Kami ingin membangun masa depan, bukan hidup dalam ketakutan dan penderitaan,” tegas Henokh Weya, perwakilan masyarakat Intan Jaya.
Tokoh pemuda setempat, Fransiskus Kobogau, juga menyampaikan keresahan atas dampak destruktif kehadiran OPM terhadap pembangunan sosial. “Kami ingin damai. Kami butuh sekolah, rumah sakit, dan jalan yang bagus, bukan suara tembakan,” katanya lantang.
Pemberantasan jaringan OPM yang didukung dengan keberanian masyarakat untuk bersuara merupakan langkah strategis menuju Papua yang damai dan maju. Keterlibatan semua elemen bangsa, baik aparat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil, menjadi kunci dalam merajut keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tanah Papua.
