Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Langkah ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Melalui pendekatan yang inklusif dan humanis, bantuan sosial kini menjangkau daerah-daerah paling terpencil sekalipun, membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sebanyak 25.686 warga menerima bantuan sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III. Penyaluran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos Cabang Dekai dengan nilai total mencapai Rp26,6 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 51 distrik dan 517 kampung di wilayah Yahukimo, sebuah wilayah yang terkenal dengan medan geografisnya yang berat dan menantang.

Dalam hal ini, Asisten I Setda Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat yang mempercayakan Kantor Pos Dekai sebagai mitra utama dalam menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di Papua.

Kabupaten Yahukimo menjadi contoh nyata bagaimana tantangan geografis tidak menghalangi semangat pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Dari 51 distrik yang ada, 46 di antaranya berada di daerah pegunungan dan lereng yang hanya bisa dijangkau lewat udara. Meski demikian, semangat aparat pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan warga menjadi simbol kuat dari kehadiran negara di tengah masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua tidak berhenti di Yahukimo. Di Kota Jayapura, semangat gotong royong dan kepedulian sosial turut diperkuat melalui kegiatan berbagi paket sembako kepada ratusan warga Kampung Skouw Yambe. Bantuan tersebut diberikan secara langsung bertepatan dengan peringatan HUT Kampung Skouw Yambe ke-34.

Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menegaskan bahwa proses penyaluran bansos dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan koordinasi dengan para kepala distrik. Mengingat banyaknya wilayah di Yahukimo yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, peran kepala distrik menjadi krusial agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap mekanisme distribusi dilakukan secara transparan dan efisien demi menghindari kesenjangan penerimaan.

Ketua Badan Musyawarah Kampung Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menilai kegiatan tersebut bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga simbol nyata dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat Papua. Program ini memperkuat rasa kebersamaan, menumbuhkan solidaritas sosial, serta menegaskan pentingnya semangat gotong royong sebagai bagian dari jati diri bangsa. Bagi masyarakat Papua, kehadiran pemerintah melalui program-program bansos menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan pemberdayaan sosial.

Di Kabupaten Deiyai, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp13 miliar yang mencakup program PKH dan program pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, warga mendapatkan dukungan finansial dan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak sekolah, dan lansia. Pemerintah berkomitmen agar setiap bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Upaya pemerintah dalam menyalurkan bansos di Papua sejatinya tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, melainkan juga pada pembangunan kepercayaan dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dengan menghadirkan layanan langsung ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Program bansos juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di Papua. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, potensi konflik sosial dapat ditekan, dan ruang kolaborasi antarwarga terbuka lebih luas. Pemerintah berharap, dengan bantuan sosial yang terus berlanjut, masyarakat Papua dapat semakin produktif dalam mengelola potensi lokal mereka, baik di bidang pertanian, perdagangan, maupun industri kecil.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, berbagai program kesejahteraan di Papua kini bergerak ke arah yang lebih terintegrasi. Bantuan sosial bukan lagi sekadar respons terhadap kesulitan ekonomi, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Kebijakan bansos di Papua juga memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Indonesia Emas 2045. Ketika seluruh daerah, termasuk Papua, dapat merasakan kehadiran negara melalui kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan, maka fondasi bagi keadilan sosial dan kemakmuran nasional semakin kuat.

Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, pemerintah membuktikan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata. Program bantuan sosial yang terus digulirkan di Papua adalah wujud kehadiran negara untuk membangun keadilan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan harapan baru bagi masa depan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua