Oleh : Zaki Walad )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan sektor hulu energi sebagai fondasi utama dalam upaya memperkokoh ketahanan energi domestik. Kebijakan tersebut tidak lahir sebagai respons jangka pendek, melainkan sebagai strategi struktural untuk menjawab tantangan ketergantungan impor, fluktuasi geopolitik global, serta kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Dalam konteks tersebut, sektor hulu minyak dan gas bumi kembali diposisikan sebagai penopang krusial bagi keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah proses transisi menuju energi bersih.

Fokus pada sektor hulu mencerminkan pandangan pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapat dibangun hanya dari sisi hilir dan konsumsi. Produksi domestik yang kuat menjadi syarat utama bagi kemandirian energi.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas secara agresif hingga mencapai satu juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMSCFD gas bumi pada rentang 2029–2030. Target tersebut sekaligus menegaskan keseriusan negara mengembalikan peran hulu migas sebagai tulang punggung sistem energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadaliamenegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo kepada Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 berfokus pada empat pilar utama, yaitu kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, serta swasembada energi.

Pelantikan Dewan Energi Nasional menandai babak baru konsolidasi kebijakan energi, di mana perumusan peta jalan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi terintegrasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Dalam kerangka tersebut, penguatan sektor hulu menjadi instrumen negara untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang selama bertahun-tahun membebani neraca perdagangan.

Ketahanan energi nasional yang sebelumnya hanya bertumpu pada cadangan sekitar tiga pekan diproyeksikan meningkat hingga tiga bulan. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur penyimpanan energi dan optimalisasi produksi domestik sebagai langkah konkret memperkecil risiko gangguan pasokan. Upaya tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dari kebijakan reaktif menjadi kebijakan preventif dan berjangka panjang.

Penguatan sektor hulu juga didorong melalui reformasi regulasi. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dinilai membuka ruang baru bagi percepatan investasi hulu migas.

Aturan tersebut mendorong desentralisasi pengelolaan, menyederhanakan perizinan, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi daerah penghasil. Dengan iklim investasi yang lebih adaptif, eksplorasi cadangan baru diharapkan bergerak lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi seismik mutakhir.

Dalam perspektif ketahanan energi, kinerja hulu migas yang solid berperan menjaga stabilitas pasokan di tengah peningkatan permintaan domestik. Pemerintah menempatkan pengurangan impor minyak, LPG, dan bensin sebagai sasaran strategis, sehingga swasembada energi tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Industri hulu migas diproyeksikan menjadi jangkar utama dalam agenda tersebut, sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri penunjang.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan bahwa kemandirian energi merupakan prasyarat bagi kemerdekaan sejati sebuah bangsa. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan pentingnya membangun kepercayaan diri nasional dan mengelola sumber daya energi secara amanah, bersih, serta transparan.

Komitmen membersihkan tata kelola energi dari praktik korupsi dan manipulasi impor memperkuat pesan bahwa penguatan sektor hulu tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada integritas pengelolaan sumber daya.

Penguatan hulu energi juga berjalan seiring dengan agenda transisi menuju net zero emission. Gas bumi diposisikan sebagai energi transisi yang realistis, menjembatani kebutuhan energi domestik dengan target penurunan emisi.

Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan fondasi jangka panjang melalui penyusunan peta jalan energi nuklir dan pembentukan Nuclear Energy Program ImplementationOrganization yang hampir rampung secara kelembagaan.

Apresiasi terhadap peran industri hulu migas juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kunjungan kerja ke fasilitas operasi PT Saka Energi Indonesia, Zulkifli Hasan menilai capaian produksi yang melampaui target sebagai bukti konkret kontribusi sektor hulu dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi aset eksisting, penerapan teknologi yang tepat, serta disiplin operasional yang konsisten mampu menghasilkan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan.

Lebih jauh, keberhasilan ini mempertegas bahwa penguatan sektor hulu tidak hanya berdampak pada keamanan energi, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, hingga penguatan kepercayaan investor terhadap iklim investasi energi nasional.

Ke depan, keberlanjutan produksi hulu migas menjadi agenda strategis yang tidak terpisahkan dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menempatkan sektor tersebut bukan sekadar sebagai sumber pasokan energi, melainkan sebagai instrumen pembangunan nasional yang mampu menggerakkan investasi, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah ekonomi di wilayah operasi.

Penguatan sektor hulu energi bergerak sebagai langkah nyata untuk memastikan energi domestik tetap terjaga, mengurangi ketergantungan luar negeri, serta menopang kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan arah kebijakan yang tegas, reformasi tata kelola yang berkelanjutan, dan konsistensi implementasi di lapangan, sektor hulu energi berpotensi menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan lintas generasi. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia