Oleh: Nadira Citra Maheswari)*
Ketahanan energi menjadi salah satu fondasi utama pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks global yang diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta percepatan transisi menuju energi bersih, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan isu ketahanan energi tidak lagi sebatas wacana strategis, melainkan sebagai agenda eksekusi yang terukur dan terintegrasi dengan pembangunan nasional jangka panjang.
Dalam konteks penguatan kelembagaan, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya secara resmi telah melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Pelantikan tersebut menandai langkah strategis untuk memastikan arah kebijakan energi nasional berjalan konsisten dan terkoordinasi. Presiden Prabowo mengatakan penandatanganan berita acara menjadi bukti konkret pengukuhan para profesional terpilih ini, yang siap berjuang demi kemandirian serta keamanan pasokan energi untuk seluruh rakyat Indonesia.
Keberadaan DEN diposisikan sebagai simpul strategis dalam menjembatani perencanaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pelantikan ini menandai babak baru pengelolaan energi nasional. Bahlil menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor energi sangat kuat dan konsisten. Hal ini sejalan dengan Asta Cita khususnya pada poin ketahanan energi dan ketahanan pangan. Pelantikan Dewan Energi Nasional ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola energi nasional, mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor, memastikan kesinambungan pasokan, serta mempercepat transformasi menuju sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketahanan energi di era Presiden Prabowo dimaknai secara luas, tidak hanya terkait ketersediaan energi, tetapi juga mencakup aspek kemandirian, efisiensi, dan keadilan akses. Ketergantungan terhadap impor energi fosil, khususnya minyak bumi, selama ini menjadi salah satu titik lemah struktur energi nasional. Oleh karena itu, upaya penguatan produksi dalam negeri, optimalisasi sumber daya energi nasional, serta diversifikasi bauran energi menjadi langkah strategis yang terus didorong.
Pada sektor minyak dan gas bumi, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produksi melalui optimalisasi lapangan eksisting dan percepatan pengembangan wilayah kerja baru. Reformasi regulasi, kepastian hukum, serta peningkatan efisiensi operasional menjadi instrumen penting untuk menghidupkan kembali investasi hulu migas. Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas pengolahan dalam negeri juga dipercepat guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan memperkuat ketahanan pasokan domestik.
Sektor ketenagalistrikan menjadi pilar penting berikutnya dalam strategi ketahanan energi nasional. Peningkatan kebutuhan listrik sebagai dampak industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi menuntut sistem kelistrikan yang andal, adaptif, dan efisien. Pemerintah mendorong pembangunan pembangkit yang berorientasi pada keberlanjutan, disertai penguatan jaringan transmisi dan distribusi agar pasokan listrik merata hingga ke wilayah terpencil dan kawasan perbatasan.
Energi baru dan terbarukan menempati posisi strategis dalam upaya diversifikasi sumber energi nasional. Pemanfaatan potensi energi surya, air, panas bumi, bioenergi, dan angin dipercepat melalui berbagai skema kebijakan. Pemerintah menekankan pendekatan transisi energi yang realistis dan berkeadilan, dengan memastikan pengembangan energi bersih tidak mengganggu stabilitas pasokan dan pertumbuhan ekonomi. Transisi energi diposisikan sebagai peluang untuk mendorong industrialisasi hijau dan penciptaan lapangan kerja baru.
Pendekatan dari roadmap ke eksekusi juga tercermin dalam kebijakan hilirisasi energi. Pemerintah mendorong pengolahan sumber daya energi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur industri nasional. Hilirisasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global.
Keterkaitan antara ketahanan energi dan daya saing industri nasional menjadi perhatian serius. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Muhammad Ma’ruf Maulana menegaskan kawasan industri merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada kepastian pasokan energi. Oleh karena itu, kebijakan energi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing industri Indonesia. Pernyataan tersebut mencerminkan kebutuhan dunia usaha akan kebijakan energi yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu mendukung ekspansi industri nasional.
Penguatan infrastruktur energi menjadi prasyarat utama keberhasilan eksekusi kebijakan. Pembangunan kilang, jaringan gas, fasilitas penyimpanan energi, serta infrastruktur pendukung lainnya terus dipercepat. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang pasokan energi nasional, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ketahanan energi juga tidak dapat dilepaskan dari penguatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja sektor energi, termasuk pengembangan keahlian di bidang energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. Investasi pada riset dan inovasi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika teknologi energi global.
Dalam konteks global, kebijakan ketahanan energi di era Presiden Prabowo dirancang dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan perubahan lanskap energi dunia. Melalui penguatan kelembagaan, konsistensi kebijakan, dan sinergi lintas sektor, ketahanan energi diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
