Oleh: Alpius Belau*

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan masyarakat Papua melalui berbagai program dan bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar. Kehadiran program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan material, melainkan juga mengandung makna strategis dalam membangun kemandirian, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga perdamaian di tanah Papua. Dukungan langsung kepada masyarakat mencerminkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan.

Salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terlihat di Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Suku Lumo, Minangen Wonda, menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, kandang babi, bibit ternak, serta alat komunikasi. Bantuan ini bukan sekadar simbol, tetapi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini menanti hadirnya solusi nyata. Menurutnya, inisiatif pemerintah pusat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga, terutama setelah masyarakat menghadapi dinamika pasca-konflik politik daerah.

Minangen menegaskan bahwa terobosan pemerintah pusat jauh lebih terasa dibandingkan pemerintah daerah yang belum memberikan langkah signifikan pasca-pilkada 2024. Dalam situasi ini, perhatian Presiden menjadi penguatan moral bagi masyarakat yang terus berupaya menjaga kedamaian di Puncak Jaya. Baginya, uluran tangan langsung dari Presiden adalah wujud nyata kepedulian yang menghidupkan kembali semangat masyarakat pegunungan Papua untuk tetap optimis menatap masa depan.

Selain itu, langkah penguatan masyarakat juga hadir melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit di Sorong Selatan. Ketua LMA, Altius Thesia, menegaskan pentingnya peran hakim adat dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan lokal. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis sosial masyarakat, sekaligus menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Hakim adat berperan sebagai figur pemersatu, memastikan konflik horizontal dapat dicegah, dan masyarakat tetap hidup harmonis.

Program pemberdayaan juga diperkuat melalui inisiatif ekonomi rakyat. Ketua BMA Papua Tengah, Melkisedek FI Rumawi, menegaskan pentingnya Koperasi Merah Putih sebagai wadah kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan masyarakat Papua menghadapi tantangan global sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga menggarisbawahi bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat adalah bentuk investasi jangka panjang bagi generasi muda Papua. Dengan pemenuhan gizi sejak dini, anak-anak Papua dapat tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, sehingga mampu menjadi generasi emas di masa depan.

Kehadiran bantuan sembako dari BMA Papua Tengah di Nabire menjadi bukti konkret bagaimana program pemerintah langsung menyentuh masyarakat. Warga seperti Lusia Rumawi dan Yos Romawi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut yang dinilai sangat membantu kebutuhan harian masyarakat kecil. Respon positif ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat diterima dengan baik, sekaligus menumbuhkan rasa percaya bahwa pemerintah hadir bersama rakyat hingga ke kampung-kampung.

Tidak kalah penting, perhatian pemerintah juga menyentuh para tokoh adat. Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Presiden Prabowo. Ia menilai kepedulian ini tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga memperkuat posisi lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, mendukung program nasional, dan mempercepat pembangunan di Papua. Dukungan ini semakin memperkokoh keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Opini yang terbentuk dari berbagai fakta di atas adalah bahwa langkah-langkah pemerintah pusat dalam memberikan bantuan langsung, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperkuat peran adat, merupakan strategi efektif dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas hidup dan keberlanjutan komunitas adat.

Pemberdayaan masyarakat Papua melalui program nyata seperti ini harus terus didorong, diperluas, dan dikawal keberlanjutannya. Apresiasi yang datang dari kepala suku, tokoh adat, hingga masyarakat akar rumput menunjukkan adanya penerimaan yang baik sekaligus kepercayaan kepada pemerintah pusat. Di tengah tantangan pembangunan dan dinamika politik lokal, kepedulian langsung dari Presiden menjadi bukti bahwa Papua tidak berjalan sendiri, melainkan merupakan bagian utuh dari Indonesia yang maju dan berdaulat.

Dengan demikian, bantuan pemerintah kepada masyarakat Papua bukan sekadar program temporer, tetapi pondasi penting bagi lahirnya generasi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Harapan masyarakat Papua untuk terus mendapat perhatian harus menjadi panggilan moral bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh elemen bangsa, untuk bekerja bersama demi Papua yang damai dan sejahtera.

*Penulis merupakan pemerhati sosial