Oleh: Dhita Karuniawati )*

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harga pangan yang stabil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga erat hubungannya dengan kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan strategis terus ditempuh agar harga pangan di pasar domestik tetap terkendali, meski menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas internasional.

Bagi masyarakat, harga pangan yang stabil berarti adanya kepastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membebani rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani sebagai produsen. Peran pemerintah menjadi penyeimbang, memastikan harga yang terbentuk di pasar mampu mencerminkan prinsip keadilan bagi produsen sekaligus konsumen.

Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan hasil produksi, melainkan juga pada distribusi dan pengendalian harga. Pemerintah berkomitmen bahwa hasil panen petani tidak boleh jatuh pada harga yang merugikan, sementara masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau. Upaya ini dijalankan melalui sinergi berbagai lembaga, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 30 Agustus 2025. Kegiatan ini berpusat di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. Pihaknya ingin membangun ekosistem pangan sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik.

Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp 60 ribu untuk kemasan 5 kilogram. Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi. Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan, gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi. Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Pihaknya mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

Tito mengatakan operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 pekan lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per 25 Agustus 2025 saat rapat inflasi, kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas hargan pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten kota hingga tingkat kecamatan, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan di 7.285 Kecamatan seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan GPM di Provinsi Gorontalo dipusatkan di area publik Menara Limboto dan RTH Kota Gorontalo, serta disaksikan langsung melalui teleconference nasional bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Direktur Utama Perum Bulog, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

GPM di Gorontalo dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan penuh TNI dan Polri, serta melibatkan mitra distribusi pangan. Masyarakat dapat membeli berbagai bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, serta kebutuhan pokok lainnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan Gerakan Pangan Murah ini bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan, dan serentak secara nasional. Kehadiran para menteri, Dirut Bulog menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat mulai dari pusat hingga daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan, dan memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.

Stabilitas harga pangan adalah jaminan bagi rakyat untuk hidup tenang, bagi petani untuk tetap sejahtera, dan bagi negara untuk menjaga kedaulatan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan terus berkomitmen menjaga keseimbangan harga, sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan. Meski menghadapi tantangan global dan dinamika domestik, strategi yang terarah, dukungan teknologi, serta sinergi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan harga pangan yang stabil, cita-cita menuju swasembada pangan yang berkelanjutan bukan hanya harapan, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia