Oleh : Anwar Fahreza )*
Presiden Prabowo Subianto mengawali masa pemerintahannya dengan langkah berani yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Salah satu inisiatif unggulannya yang tengah menjadi sorotan adalah rencana pembangunan ratusan Sekolah Rakyat, yaitu institusi pendidikan yang didedikasikan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem. Ini bukan sekadar program bantuan pendidikan, tetapi bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memuliakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu dan mereka yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem. Pemerintah menetapkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA adalah anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat termiskin berdasarkan pengukuran kesejahteraan nasional. Dengan kata lain, inilah sekolah yang sepenuhnya didedikasikan bagi mereka yang selama ini nyaris tidak tersentuh oleh pendidikan berkualitas.
Namun, Sekolah Rakyat bukan sekadar “sekolah untuk si miskin” dalam makna konvensional yang selama ini identik dengan keterbatasan fasilitas dan kualitas rendah. Justru sebaliknya, program ini dirancang dengan standar tinggi. Meski tidak memungut biaya, kualitas pendidikan dan fasilitas yang ditawarkan setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Dalam semangat keadilan sosial, pemerintah menghapus batas antara sekolah eksklusif dan inklusif, menghadirkan ruang belajar bermutu untuk semua, tanpa kecuali.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa Presiden memiliki visi besar memuliakan orang miskin melalui pendidikan. Sekolah Rakyat tidak menetapkan seleksi akademik maupun tes IQ. Yang menjadi syarat hanyalah kemauan untuk belajar dan latar belakang keluarga yang benar-benar membutuhkan. Di sinilah letak kebijakan ini menjadi revolusioner. Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah alternatif, melainkan institusi unggulan yang menjadikan keberpihakan sosial sebagai pondasi utama.
Filosofi di balik Sekolah Rakyat sejatinya adalah bentuk konkret kehadiran negara. Negara tidak hadir dengan syarat, tetapi dengan tangan terbuka. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem diberi ruang untuk bermimpi, tumbuh, dan berkembang. Mereka tidak hanya akan diajarkan kurikulum akademik, tetapi juga dibekali keterampilan hidup yang relevan dan kontekstual. Dengan begitu, pendidikan yang mereka terima tidak hanya berguna untuk naik kelas, tetapi juga untuk naik taraf hidup.
Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menyasar lokasi-lokasi yang sebelumnya luput dari pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah berharap anak-anak dari pelosok negeri juga dapat merasakan pengalaman belajar yang bermutu. Di daerah-daerah yang selama ini hanya memiliki sekolah seadanya, kini hadir lembaga pendidikan representatif yang bisa menjadi tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa yang tangguh.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya mengambil peran strategis dalam merealisasikan visi ini. Sebanyak 65 unit Sekolah Rakyat akan dibangun dan direvitalisasi di berbagai provinsi. Langkah ini bukan hanya bentuk kerja infrastruktur, tetapi menjadi simbol integrasi kebijakan antar-sektor. Pendidikan dan pembangunan fisik saling melengkapi. Dengan payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, proyek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Asta Cita Presiden Prabowo yang menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Kontribusi infrastruktur dalam mendukung pendidikan sering kali terabaikan. Padahal, gedung sekolah yang layak, ruang kelas yang nyaman, akses air bersih, serta fasilitas teknologi adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang efektif. Sekolah Rakyat hadir bukan hanya dengan semangat sosial, tetapi juga dengan standar fisik yang menjamin kenyamanan dan keamanan anak-anak dalam belajar. Semua ini bertujuan untuk menghapuskan stigma bahwa sekolah untuk orang miskin pasti tertinggal.
Tidak hanya pemerintah, kalangan profesional pendidikan pun memberikan dukungan terhadap program ini. Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah jalan pintas pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Melalui pendidikan yang bermutu, anak-anak dari keluarga miskin bisa terbebas dari kungkungan pola pikir yang terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.
Program ini ibarat menanam benih perubahan sosial. Ketika anak-anak dari desil terbawah mampu mengakses pendidikan berkualitas, maka efek domino akan terjadi. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi, daya saing, dan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, ini akan berkontribusi pada lahirnya kelas menengah baru dari akar rumput. Transformasi sosial ini adalah bentuk investasi negara yang hasilnya mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi sangat menentukan masa depan bangsa.
Dengan demikian, kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan lama dalam sistem pendidikan nasional. Selama bertahun-tahun, hanya anak-anak dari keluarga mampu yang dapat menikmati pendidikan berkualitas, baik karena faktor lokasi, ekonomi, maupun jaringan sosial. Dengan Sekolah Rakyat, pemerintah mengubah narasi itu. Kini, anak-anak dari pelosok dan dari keluarga paling miskin pun bisa duduk di bangku sekolah dengan fasilitas setara sekolah terbaik di negeri ini.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.
