Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin dinamis menuntut adanya regulasi yang adaptif, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah transformasi ekonomi digital, meningkatnya fleksibilitas kerja, serta tuntutan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. “Fair Rules, Fair Work” menjadi relevan untuk menggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada keadilan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi nasional.

RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas diharapkan menjadi jawaban atas berbagai persoalan klasik yang selama ini membayangi hubungan industrial di Indonesia, seperti ketimpangan perlindungan pekerja, ketidakpastian status kerja, hingga tantangan produktivitas. Dalam konteks ini, regulasi baru harus mampu menghadirkan kepastian hukum yang jelas sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap tumbuh dan berinovasi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaan yang baru harus dirancang secara adil dengan memperhatikan dua kepentingan utama, yakni perlindungan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Regulasi yang terlalu berat sebelah berpotensi menimbulkan masalah baru, baik berupa meningkatnya pengangguran maupun melemahnya daya saing industri nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang menjadi kunci agar hubungan industrial dapat berjalan harmonis dan produktif.

Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi generasi pekerja muda yang kini mendominasi pasar tenaga kerja. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, seperti kecenderungan bekerja secara fleksibel, keterbukaan terhadap teknologi, serta ekspektasi tinggi terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Tanpa regulasi yang adaptif, potensi besar dari generasi ini bisa terhambat.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar regulasi tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap buruh sebagai prioritas utama. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan berpotensi menjadi solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi di dunia kerja. Ketimpangan tersebut mencakup perbedaan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga perlindungan sosial yang belum merata. Dalam pandangan Komisi IX, regulasi baru ini harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki ketimpangan dalam dunia kerja. Regulasi baru dinilai perlu disusun secara adil, adaptif, dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pendekatan komprehensif ini penting mengingat struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga informal, dari sektor tradisional hingga ekonomi digital. RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi seluruh spektrum tersebut tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Konsep “Fair Rules” dalam RUU Ketenagakerjaan mencakup transparansi dan kepastian hukum. Selama ini, salah satu keluhan utama dari pelaku usaha adalah inkonsistensi regulasi yang sering berubah dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisi lain, pekerja juga seringkali berada dalam posisi lemah akibat kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami menjadi kebutuhan mendesak.

Sementara itu, “Fair Work” sebagai tujuan akhir dari regulasi ini diwujudkan dalam bentuk pekerjaan yang layak, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.

Keberhasilan RUU Ketenagakerjaan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi ini mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, regulasi yang baik sekalipun berpotensi kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama.

Dalam konteks generasi pekerja masa kini dan masa depan, RUU Ketenagakerjaan harus menjadi fondasi bagi terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Framing “Fair Rules, Fair Work” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan bukan hanya soal merumuskan aturan, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan dunia kerja Indonesia. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, regulasi ini tidak hanya akan melindungi pekerja, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di tengah perubahan global yang terus berlangsung.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia