Oleh: Nadia Prameswari )*
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui penataan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, kebersihan, serta kebutuhan gizi. Penguatan itu tidak hanya dilakukan melalui penambahan cakupan program, tetapi juga dengan memberikan konsekuensi terhadap satuan pelayanan yang belum memenuhi persyaratan.
Sikap tegas terlihat ketika Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan itu diambil setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur yang menjalankan MBG. Berdasarkan pembaruan data per 7 September 2026, BGN menemukan ribuan dapur yang bahkan belum melakukan proses pendaftaran SLHS di dinas kesehatan setempat.
Kepala BGN, Sudaryono, menempatkan kepatuhan terhadap SLHS dan standar sanitasi sebagai persyaratan yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG. Dari jumlah awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN mencatat 27.022 dapur, sebelum kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kepatuhan masing-masing SPPG. Penutupan 1.999 dapur dilakukan untuk memberikan ruang bagi investigasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar yang berlaku.
Langkah yang dilakukan BGN memperlihatkan bahwa perluasan program tidak ditempatkan di atas aspek keselamatan penerima manfaat. Dapur yang belum memenuhi persyaratan dasar justru dihentikan sementara untuk diperiksa, sehingga operasional MBG tetap berada dalam koridor standar yang ditetapkan. Bagi program yang menyentuh kebutuhan pangan dalam jumlah besar, mekanisme pengawasan semacam ini menjadi bagian penting untuk mengendalikan risiko sejak tingkat penyedia layanan.
Ketegasan pengelolaan MBG juga diarahkan pada kelompok penerima yang memiliki kebutuhan berbeda. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) ikut mengawasi penyaluran MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Pemerintah tidak menyamakan kebutuhan kelompok ini dengan anak sekolah karena kondisi gizi dan tahapan pertumbuhan penerima memiliki karakteristik masing-masing.
Pendampingan TPK diperkuat melalui standar operasional prosedur yang mengatur peran tenaga pendamping dalam memastikan makanan diterima oleh sasaran yang tepat. Bidan, tenaga kesehatan, dan kader PKK dilibatkan dalam pemantauan keluarga sasaran, termasuk kelompok pada periode seribu hari pertama kehidupan. Sistem pendampingan berbasis data juga dirancang agar pembagian keluarga yang menjadi tanggung jawab setiap TPK lebih terstruktur.
Pengawasan pada kelompok 3B memperlihatkan bahwa MBG mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan penerima. Menu yang diberikan kepada balita, misalnya, tidak dapat diperlakukan sama dengan makanan untuk anak sekolah karena kebutuhan gizi dan kemampuan konsumsi keduanya berbeda. Penyesuaian itu juga berkaitan dengan agenda pencegahan stunting yang membutuhkan ketepatan sasaran serta pemantauan secara berkelanjutan.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan MBG secara keseluruhan. Penutupan SPPG yang belum mendaftarkan SLHS menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan persyaratan administratif dan sanitasi sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar formalitas. BGN menyatakan dapur yang dihentikan sementara akan menjalani investigasi lebih lanjut sebelum dapat kembali menjalankan layanan sesuai ketentuan.
Kebijakan pengawasan itu menjadi semakin penting seiring bertambahnya kebutuhan bahan pangan untuk MBG. Perum Bulog memastikan beras premium dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program sesuai arahan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut pasokan itu akan menggunakan identitas Beras Kita Premium, sementara mekanisme volume dan distribusi khusus untuk MBG masih menunggu pengaturan lebih lanjut.
Penggunaan beras premium dari Bulog juga menunjukkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi bagian dari rantai penyelenggaraan yang perlu diperhatikan sejak awal. Bahan makanan yang masuk ke dalam sistem MBG harus mendukung standar penyajian yang ditetapkan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berhenti pada dapur sebagai tempat produksi, tetapi juga berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan.
Rangkaian kebijakan itu menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan MBG. Program tidak cukup hanya dinilai dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap tahapan memenuhi standar yang ditetapkan. Penertiban SPPG, pendampingan kelompok 3B, serta pengaturan bahan pangan menjadi bagian dari upaya membangun sistem yang lebih terkendali.
Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, langkah terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan menjadi salah satu contoh bagaimana standar pelaksanaan ditempatkan sebagai bagian penting dalam keberlanjutan MBG. Ketika dapur belum memenuhi ketentuan, operasional dapat dihentikan sementara untuk diperiksa dan diperbaiki. Mekanisme itu memberikan penekanan bahwa perluasan manfaat program perlu berjalan seiring dengan penguatan kualitas layanan.
Ke depan, tantangan MBG bukan hanya mempertahankan skala distribusi, tetapi memastikan seluruh jaringan pelayanan mampu memenuhi standar secara konsisten. Pengawasan yang berkelanjutan, pendampingan penerima manfaat, serta kepastian kualitas bahan pangan akan menentukan bagaimana program ini berjalan dalam skala yang semakin luas. Pemerintah melalui BGN dan kementerian terkait telah menempatkan kepatuhan terhadap standar sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga keamanan dan kualitas MBG.
)* Penulis dan Pengamat Kebijakan Pangan dan Gizi
