Oleh : Andika Utama )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pemerataan pendidikan di seluruh penjuru tanah air melalui berbagai inovasi strategis. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah peluncuran program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai pilar utama dalam mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, sekaligus sebagai upaya nyata mempersempit kesenjangan pendidikan antara kota besar dengan kawasan pedesaan maupun kawasan marginal.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret atas berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga minimnya tenaga pengajar profesional di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sebuah model pendidikan berbasis komunitas yang dibangun di tengah masyarakat, mengedepankan pendekatan informal namun tetap mengacu pada standar kurikulum nasional.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Mu’ti menyatakan, kehadiran Sekolah Rakyat adalah bentuk konkret keberpihakan negara terhadap masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya, sekolah ini bukan sekadar tempat belajar formal, melainkan ruang interaksi sosial di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh pengetahuan dasar dan keterampilan hidup secara gratis. Pemerintah akan memastikan pendampingan dan dukungan fasilitas bagi setiap unit Sekolah Rakyat agar kualitas pembelajaran tetap optimal.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat menggandeng berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, hingga tokoh adat dan agama setempat. Pelibatan komunitas menjadi aspek penting dalam memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah ini. Setiap lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
Program Sekolah Rakyat juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah melihat Sekolah Rakyat sebagai sebuah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, model pendidikan seperti ini sangat relevan untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan yang selama ini sulit diatasi hanya melalui pendekatan formal dan birokratis. Ia menilai peluncuran Sekolah Rakyat merupakan strategi inovatif yang mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur pendidikan yang lengkap.
Di berbagai daerah, antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat cukup tinggi. Di Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat adat setempat menyambut baik kehadiran sekolah ini. Beberapa tokoh masyarakat bahkan terlibat langsung sebagai fasilitator pembelajaran, menyampaikan materi-materi dasar menggunakan bahasa daerah agar lebih mudah dipahami anak-anak.
Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas kegagalan pendekatan pembangunan infrastruktur pendidikan konvensional yang selama ini sulit menjangkau kawasan pelosok. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk tidak sekadar meluncurkan program, namun memastikan keberlanjutan dan kualitasnya melalui pengawasan serta pendanaan yang memadai.
Dengan pendekatan komunitas yang dibangun oleh Sekolah Rakyat, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Ia berharap agar pemerintah tidak hanya menjadikan program ini sebagai proyek sesaat, melainkan mengintegrasikannya dalam kebijakan pendidikan nasional secara jangka panjang.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu program nasional yang diperluas cakupannya di masa mendatang. Evaluasi dan pengembangan kurikulum akan dilakukan secara berkala agar program ini tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Penggunaan teknologi sederhana juga mulai diperkenalkan, seperti penggunaan perangkat audio-visual untuk menunjang proses belajar mengajar di lokasi yang tidak memiliki akses internet stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis komunitas, Sekolah Rakyat tetap diarahkan agar mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia modern.
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan Sekolah Rakyat adalah ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten di daerah-daerah terpencil. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah melibatkan para relawan pendidikan dan mahasiswa program pengabdian masyarakat, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari berbagai perguruan tinggi, untuk berkontribusi sebagai pengajar di Sekolah Rakyat. Selain itu, pelatihan dasar bagi warga lokal sebagai fasilitator pendidikan juga terus digalakkan. Hal ini sejalan dengan filosofi Sekolah Rakyat sebagai sekolah berbasis komunitas, di mana masyarakat berperan aktif dalam menjalankan dan mengembangkan sekolah mereka sendiri.
Dalam konteks global, langkah Indonesia meluncurkan program Sekolah Rakyat ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor empat yaitu memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua. Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa upaya menciptakan pendidikan berkualitas tidak selalu harus bergantung pada model pendidikan formal yang mahal dan terpusat. Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pendekatan lokal dan pemberdayaan komunitas bisa menjadi kunci untuk membuka akses pendidikan yang adil dan merata.
Melalui program ini, diharapkan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografisnya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar sebuah bangunan atau institusi pendidikan, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan komitmen bersama dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat diyakini akan tumbuh menjadi pilar kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan pada sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berdaya saing global.
)* Pengamat Kebijakan Isu Strategis
