Oleh : Umar Adi Susanto )*
Peresmian Koperasi Merah Putih oleh Pemerintah di Klaten-Jawa Tengah menandai terlaksananya babak baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Peluncuran koperasi tersebut bukan hanya menjadi sekadar ajang seremoni secara administratif belaka, justru merupakan pertanda dari adanya simbol yang nyata terkait gotong royong ekonomi nasional yang menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dari desa dan kelurahan sebagai penggerak utama perekonomian bangsa.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan bahwa sebanyak 103 titik percontohan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah diresmikan. Peresmian tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dan menjadi langkah awal bagi terlaksananya program besar nasional yang menargetkan terbentuknya hingga sebanyak 80.000 unit koperasi serupa di seluruh Indonesia.
Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di lokasi peresmian, Budi Arie menegaskan bahwa Satgas Nasional telah menetapkan titik-titik percontohan tersebut sebagai model awal yang direplikasi secara menyebar hingga ke seluruh provinsi di Indonesia.
Program Koperasi Merah Putih sejatinya memang dirancang bukan hanya sebagai koperasi konvensional saja, melainkan juga mampu menjadi pusat layanan ekonomi untuk seluruh rakyat desa.
Unit usaha koperasi tersebut menyediakan gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, hingga pengelolaan logistik. Pemerintah juga menugaskan koperasi ini untuk menyalurkan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan, gas subsidi, dan pupuk bersubsidi, sehingga koperasi desa berfungsi sebagai simpul terwujudnya distribusi secara langsung pada rakyat desa dengan pelaksanaan yang jauh lebih efisien.
Budi Arie memandang bahwa Koperasi Merah Putih sebagai simbol wujud gotong royong dan penerapan kemandirian ekonomi di Indonesia. Ia menekankan bagaimana pentingnya untuk menjadikan desa sebagai titik awal dari kebangkitan ekonomi pada skala nasional.
Untuk memastikan keberlanjutan koperasi, pemerintah juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta LPDB, dengan skema pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Koperasi yang mengakses pembiayaan kemudian diwajibkan untuk memiliki usaha yang produktif dengan rencana bisnis yang realistis agar dana mereka dapat bergulir dan berdampak secara langsung bagi seluruh masyarakat desa secara luas.
Hingga pertengahan bulan Juli tahun 2025, telah terbentuk 81.147 unit koperasi Merah Putih melalui mekanisme musyawarah desa khusus, dan sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum secara resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Budi Arie menegaskan bahwa pembentukan koperasi desa dan kelurahan tersebut menjadi bentuk dari betapa kuatnya komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkeadilan. Ia menekankan Indonesia membutuhkan koperasi kuat yang tidak hanya menjadi pemain pinggiran, melainkan menjadi kekuatan utama perekonomian rakyat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa pengesahan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi ekonomi baru Indonesia.
Widodo menilai capaian tersebut bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti efektifnya transformasi digital layanan publik Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum daring.
Pengesahan koperasi tersebut didukung Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 yang mempermudah pendirian koperasi, termasuk penyederhanaan penamaan koperasi agar langsung mencantumkan nama desa atau kelurahan tanpa persyaratan tiga kata tambahan.
Widodo menekankan seluruh proses pendirian koperasi telah terintegrasi secara elektronik melalui sistem SABH di ahu.go.id. Menurutnya, digitalisasi tersebut mempermudah akses masyarakat dalam pendirian koperasi dan menjadi wujud nyata semangat kebersamaan sebagaimana diajarkan Bung Hatta, bahwa koperasi menumbuhkan rasa gotong royong untuk mengangkat derajat bersama.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Merah Putih membuka babak baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.
Target pembentukan 80.000 koperasi desa aktif dalam lima tahun mendatang bukan hanya angka semata, melainkan bentuk kehendak politik untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong royong dan partisipasi warga. Trubus memandang koperasi memiliki nilai sejarah penting sebagai simbol perlawanan terhadap ketimpangan dan warisan kolektif para pendiri bangsa.
Menurut Trubus, koperasi kerap terpinggirkan oleh model korporasi besar dan birokrasi pembangunan, sehingga pengembalian koperasi ke panggung utama oleh Presiden Prabowo merupakan keputusan strategis.
Namun ia mengingatkan pembangunan koperasi desa tidak dapat dijalankan dengan logika proyek semata. Pendekatan institusional harus diterapkan, melalui pembinaan menyeluruh, pelatihan manajemen, pendampingan berkelanjutan, digitalisasi, hingga integrasi koperasi ke dalam ekosistem UMKM nasional. Pendekatan top-down perlu dikombinasikan dengan bottom-up agar koperasi benar-benar menjadi milik warga desa, bukan sekadar kebijakan pusat.
Trubus menegaskan koperasi desa Merah Putih berpotensi menjadi warisan besar Presiden Prabowo dalam demokratisasi ekonomi Indonesia. Terlebih saat negara menghadapi tantangan ketahanan pangan dan pemerataan kesejahteraan, koperasi desa dapat menjadi simpul penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Peresmian Koperasi Merah Putih telah menghadirkan harapan baru bagi kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Simbol gotong royong tersebut menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi nasional berakar dari desa, dan koperasi menjadi pintu pembuka menuju cita-cita besar tersebut.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute
