Prabowo Perkuat Tata Kelola Tambang demi Kepentingan Rakyat

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pembenahan tata kelola pertambangan dengan meminta sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur pemanfaatan kekayaan mineral.

Presiden meminta jajaran kementerian terkait memastikan manfaat ekonomi pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha, tetapi kembali kepada masyarakat melalui penerimaan negara dan pembangunan daerah.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.

Prabowo juga menekankan ketertiban pelaporan ekspor untuk mencegah manipulasi volume komoditas. Pengawasan tersebut penting untuk menutup kebocoran penerimaan dan memastikan hasil tambang tercatat secara transparan.

Di tingkat operasional, pembenahan tata kelola berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja PT Timah Tbk. Direktur Operasi PT Timah Handy Geniardi menyebut penguatan pasokan dari lini operasi menjadi penopang kinerja perusahaan. Capaian ini didukung penguatan pengawasan wilayah tambang, penertiban aktivitas ilegal, optimalisasi operasi, serta kemitraan dengan pelaku usaha.

“Kenaikan suplai bijih dari lini operasi menjadi fondasi bagi lonjakan kinerja komersial dan finansial perusahaan sepanjang 2026, yang turut ditopang oleh penguatan harga timah global sejalan dengan permintaan industri elektronik, baterai, semikonduktor, pusat data, dan kecerdasan buatan,” ujar Handy.

Sementara itu, politikus senior PKS Mulyanto mendukung arah kebijakan tersebut, sembari mengingatkan pentingnya reformasi tata kelola.

“Kita harus berani mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada cita-cita mulia konstitusi. Sumber daya alam harus menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar sumber akumulasi kekayaan segelintir pihak,” tegasnya.

Mulyanto menilai target 70 persen perlu disertai perhitungan yang jelas, pengawasan produksi, transparansi perizinan, dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Kejelasan basis perhitungan juga penting karena pelaku industri masih menanti penjabaran teknis mengenai komponen manfaat yang menjadi acuan, tanpa mengabaikan kepastian investasi dan karakteristik tiap komoditas.

Dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan nilai tambah, dan memastikan penerimaan kembali kepada masyarakat, pemerintah berupaya menjadikan kekayaan mineral sebagai penggerak pembangunan. Arah kebijakan Presiden Prabowo diharapkan dapat memastikan tambang memberi manfaat lebih adil bagi negara, daerah penghasil, dan seluruh rakyat Indonesia.*

More From Author

Prabowo Dorong Hasil Tambang Lebih Besar untuk Kemakmuran Rakyat

Verifikasi Calon Wapres Representasi Komitmen Menjaga Integritas Konstitusi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *