Oleh : Rivka Mayangsari*)
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan perannya sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan pertumbuhan yang kian kompleks, sektor UMKM menjadi pilar yang tidak hanya menjaga daya tahan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di berbagai wilayah, pemerintah pusat dan daerah memperkuat komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak, inklusif, dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.
Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyampaikan pandangannya bahwa sektor UMKM memiliki kedudukan vital dalam struktur ekonomi nasional sehingga membutuhkan perhatian yang lebih strategis dari berbagai kementerian dan lembaga. Ia menilai bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, melainkan juga sebagai stabilisator ekonomi rakyat ketika terjadi gejolak ekonomi global. Hendry menegaskan bahwa program-program kementerian harus memberikan keberpihakan yang nyata melalui dukungan pembiayaan, kemitraan, dan pendampingan berkelanjutan.
Menurutnya, UMKM yang bergerak di sektor pariwisata perlu memperoleh perhatian khusus, karena desa wisata kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di berbagai daerah. Ia menjelaskan perlunya integrasi data nasional dan skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan APBN, APBD, serta Corporate Social Responsibility (CSR). Sinergi pendanaan tersebut dinilai mampu memperkuat infrastruktur desa wisata, memperbaiki manajemen pengelolaan, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan masyarakat.
Di wilayah timur Indonesia, komitmen penguatan UMKM juga semakin menguat. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa pelaku usaha mikro di Papua memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan penguatan kemandirian ekonomi daerah. Ia menilai bahwa pemerintah terus memperluas kebijakan afirmatif melalui program yang mempermudah akses perizinan, legalitas usaha, serta sertifikasi produk. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan daya saing UMKM Papua agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Maman menjelaskan bahwa masih banyak produk-produk lokal Papua yang memiliki potensi tinggi, namun menghadapi kendala administratif dan kapasitas produksi. Dengan kebijakan afirmatif yang diberikan pemerintah, pelaku UMKM Papua diharapkan mampu berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan ekonomi di kawasan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pelatihan, pendampingan bisnis, hingga akses pembiayaan agar UMKM Papua dapat naik kelas.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, memberikan penegasan tambahan bahwa penguatan UMKM sangat sejalan dengan arah pembangunan Papua yang bertumpu pada kemandirian dan inklusivitas. Ia menjelaskan bahwa sejumlah produk unggulan lokal seperti kopi, sagu, minyak kelapa murni, dan kerajinan khas Papua kini mulai menembus pasar nasional bahkan ekspor. Aryoko menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, pelaku usaha, serta komunitas lokal dalam meningkatkan kualitas produksi dan memperluas akses pemasaran.
Penguatan ekosistem UMKM di Papua juga didorong melalui program pelatihan, pendampingan digitalisasi, dan perluasan jaringan pemasaran. Pemerintah daerah menilai bahwa keberhasilan UMKM Papua merupakan bukti bahwa kekayaan alam dan budaya lokal dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi apabila dikelola dengan baik dan dibantu kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai faktor penting yang mempercepat peningkatan kapasitas UMKM lokal.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menilai bahwa UMKM merupakan salah satu sektor paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kota. Ia menjelaskan bahwa sektor ini menjadi penopang utama pendapatan masyarakat dan berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi daerah. Edi menilai bahwa para pelaku UMKM perlu lebih serius berbenah, terutama dalam hal strategi promosi, kualitas kemasan, serta pemahaman tentang preferensi konsumen modern.
Edi menekankan bahwa keberhasilan UMKM tidak dapat berdiri sendiri tanpa kolaborasi antarpemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, serta komunitas UMKM perlu membangun sinergi berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Keterlibatan berbagai pihak akan menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih solid, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.
Di tingkat nasional, berbagai indikator menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi sektor dengan ketahanan paling tinggi. Ketika sektor lain mengalami tekanan, UMKM mampu bertahan melalui fleksibilitas model usaha dan kedekatan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui berbagai kebijakan afirmatif, peningkatan akses pasar, digitalisasi, dan penguatan struktur permodalan, pemerintah berharap UMKM dapat tumbuh lebih besar dan memainkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi daerah hingga nasional. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci penting agar UMKM terus menjadi motor penggerak pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia.
Penguatan UMKM pada akhirnya bukan hanya soal peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga soal membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar. Ketika pelaku usaha kecil semakin kuat, kreatif, dan mandiri, maka fondasi ekonomi nasional akan semakin kokoh menghadapi berbagai dinamika global. Dengan komitmen pemerintah, dukungan legislatif, serta sinergi dunia usaha, UMKM akan terus menjadi kekuatan yang menjaga denyut perekonomian Indonesia, memastikan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
*) Pemerhati Ekonomi
