Oleh: Indah Prameswari)*

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga oleh negara dan masyarakat. Aksi damai menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, serta mengingatkan pemerintah mengenai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Namun, dinamika penyampaian pendapat kini tidak berlangsung di ruang publik secara langsung saja, melainkan meluas ke media sosial yang memiliki kecepatan penyebaran informasi sangat tinggi. Situasi ini menghadirkan tantangan baru ketika pesan provokatif, kabar bohong, dan potongan informasi tanpa konteks dimanfaatkan untuk membangun kemarahan serta memperkeruh suasana.

Dalam masyarakat yang terhubung secara digital, sebuah unggahan dapat menyebar luas sebelum kebenarannya diperiksa. Narasi yang sengaja dipelintir berpotensi mengubah perbedaan pandangan menjadi kecurigaan, bahkan mendorong tindakan yang merugikan masyarakat sendiri.

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Letjen TNI (Purn) Nyoman Cantiasa mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan dinamika nasional dan tetap menghormati proses hukum. Ia mengajak masyarakat menjaga ketenangan, persatuan, dan kerukunan serta tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan.

Pesan tersebut menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat sekaligus kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Aspirasi yang disampaikan secara tertib akan lebih mudah memperoleh perhatian publik dan pemerintah, sementara tindakan anarkis justru berisiko mengaburkan substansi tuntutan yang ingin diperjuangkan.

Menjaga ketertiban tidak berarti membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Negara perlu menjamin kebebasan berekspresi sesuai ketentuan hukum, sementara peserta aksi, aparat, dan pihak-pihak terkait harus mengedepankan komunikasi serta menghindari tindakan yang dapat memperbesar ketegangan.

Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan masyarakat membedakan informasi yang benar dari konten manipulatif. Potongan video, foto lama, judul sensasional, maupun kutipan yang dilepaskan dari peristiwa aslinya dapat membentuk persepsi keliru dan memengaruhi cara seseorang menilai situasi.

Dari perspektif teknologi informasi, dosen bidang Informatika STMIK Palangka Raya sekaligus praktisi digital Franklin Matatula menilai media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi positif, termasuk pesan-pesan keagamaan. Ia mengingatkan pengguna agar tidak terburu-buru membagikan konten hanya berdasarkan judul atau potongan informasi, melainkan membaca secara utuh dan memeriksa kebenarannya melalui sumber tepercaya.

Peringatan itu menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan erat dengan ketahanan sosial. Masyarakat yang terbiasa memeriksa sumber, memahami konteks, dan membandingkan informasi akan lebih sulit dipengaruhi oleh narasi yang sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi.

Sikap moderat juga perlu diterapkan dalam kehidupan beragama dan interaksi di ruang digital. Perbedaan keyakinan, pilihan politik, maupun pandangan terhadap kebijakan publik semestinya tidak menjadi alasan untuk merendahkan kelompok lain atau menyebarkan tuduhan tanpa dasar.

Upaya membangun ruang digital yang sehat membutuhkan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, komunitas, dan penyelenggara platform. Pendidikan literasi digital perlu diarahkan pada keterampilan praktis, seperti mengenali manipulasi visual, memeriksa sumber asli, memahami jejak digital, dan melaporkan konten yang mengandung ancaman atau hasutan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab menjaga ruang digital agar tidak dimanfaatkan untuk mengorganisasi kekerasan maupun menyebarkan ancaman. Penanganan terhadap konten bermasalah harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kesan bahwa kritik yang sah disamakan dengan tindakan provokatif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa kepolisian meningkatkan patroli siber untuk mengantisipasi penyebaran provokasi digital yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk mendeteksi dan mengantisipasi konten yang dapat memicu keresahan maupun konflik di tengah masyarakat.

Patroli siber akan lebih efektif apabila disertai komunikasi publik yang terbuka dan penyampaian informasi resmi secara cepat. Ketika masyarakat memperoleh penjelasan yang akurat mengenai suatu peristiwa, ruang bagi spekulasi dan penyebaran kabar menyesatkan dapat dipersempit.

Pengelolaan aksi damai juga memerlukan koordinasi yang baik antara penyelenggara kegiatan, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Kesepakatan mengenai rute, waktu, pengamanan, serta mekanisme komunikasi dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi gesekan di lapangan.

Media massa turut memegang peran penting dengan menyajikan informasi yang terverifikasi, berimbang, dan tidak memperbesar ketegangan melalui judul sensasional. Pemberitaan yang mengutamakan fakta dapat membantu publik memahami duduk persoalan sekaligus menjaga agar perdebatan tetap berada pada substansi aspirasi.

Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan pendapat sekaligus bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Kewaspadaan terhadap provokasi digital harus berjalan bersama perlindungan kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap proses hukum, dan komitmen menjaga keselamatan publik.

Aksi damai akan memiliki makna lebih kuat ketika aspirasi disampaikan secara tertib, informasi diperiksa sebelum dibagikan, dan semua pihak menahan diri dari tindakan yang memperkeruh keadaan. Dengan literasi digital, komunikasi terbuka, serta penegakan hukum yang adil, perbedaan pendapat dapat tetap menjadi kekuatan demokrasi tanpa berkembang menjadi konflik sosial.

)* Pengamat Isu Keamanan