Oleh : Radjiman Arif*)
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus didorong pemerintah menjadiinstrumen penguatan ekonomi desa. Koperasi tidak hanya diarahkan sebagai tempatmemenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung antara hasil produksipetani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih pasti. Kebijakan inipenting untuk mengatasi persoalan panjangnya rantai distribusi yang membuat produk desabelum memperoleh nilai tambah.
Menteri Koperasi Feri Juliantono menegaskan bahwa KDMP harus mampu menjadipenampung berbagai produk yang dihasilkan masyarakat desa. Ia mendorong koperasi tidakhanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga menyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, hingga produk UMKM. Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan menjadipusat aktivitas ekonomi yang mempertemukan produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar secara lebih efisien.
Feri melihat percepatan operasional koperasi sebagai kesempatan membangun ekosistemekonomi desa yang lebih kuat. Ketika hasil produksi masyarakat dapat ditampung dan dipasarkan melalui kelembagaan koperasi, posisi produsen lokal menjadi lebih kuat karenamemiliki akses pasar yang lebih terorganisasi. Model tersebut sekaligus membuka ruang bagikoperasi untuk berkembang sebagai badan usaha yang tumbuh dari potensi ekonomi masing-masing desa.
Arah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan KDMP sebagaiinstrumen strategis untuk memperkuat posisi masyarakat desa. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya disebut telahmenjalankan operasional secara optimal. Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasitersebut sebagai pusat ekonomi rakyat desa sekaligus instrumen untuk memperkuat posisipetani, nelayan, dan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperjelas fungsi tersebut dengan menempatkankoperasi sebagai offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi masyarakat. Menurutnya, keberadaan koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Koperasi di kawasanpertanian dapat menyerap produk petani, sementara koperasi di kawasan pesisir dapatmenjadi penghubung hasil tangkapan nelayan dengan pasar. Dengan cara ini, produk lokalmemiliki jalur distribusi yang lebih dekat dan kepastian pasar yang lebih baik.
Zulkifli juga menekankan bahwa KDMP bukan sekadar toko atau supermarket di desa. Pemerintah mengarahkannya sebagai infrastruktur ekonomi yang dapat menyalurkan bantuanpemerintah, barang subsidi, sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat. Konsep tersebutmemperlihatkan upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang menghubungkan produksi, distribusi, konsumsi, dan pelayanan masyarakat dalam satu kelembagaan.
Penguatan fungsi koperasi semakin relevan karena pemerintah juga mulai menghubungkanKDMP dengan agenda ketahanan pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilaikoperasi dapat memangkas rantai pasok hasil pertanian sehingga nilai ekonomi yang selamaini dinikmati perantara dapat lebih banyak kembali kepada petani. Pola distribusi yang lebihsederhana, dari petani kepada koperasi kemudian kepada masyarakat, diharapkan membuatbiaya lebih efisien sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen.
Gambaran tersebut mulai terlihat di daerah. Pemerintah daerah di Lampung mendorongKDMP menjadi instrumen hilirisasi komoditas pangan sekaligus memperpendek rantaidistribusi. Koperasi tidak hanya menyalurkan sembako, tetapi juga dapat mengembangkanUMKM dan menghilirkan komoditas desa sehingga nilai tambah hasil produksi lebih banyakdinikmati masyarakat.
Perkembangan di Lampung Timur menjadi salah satu contoh dukungan daerah terhadapkebijakan tersebut. Kabupaten Lampung Timur memperoleh penghargaan sebagai pemerintahdaerah terbaik dalam percepatan pembentukan dan pembangunan KDMP. Sebanyak sekitar132 koperasi telah terbentuk, dengan 10 di antaranya telah beroperasi. Capaian tersebutmenunjukkan bahwa kebijakan nasional mulai diterjemahkan melalui kesiapan pemerintahdaerah dan masyarakat di tingkat desa.
Yang tidak kalah penting, koperasi dapat menjadi jalan untuk menghidupkan kembali produkdesa yang selama ini kesulitan menembus pasar. Komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan produk UMKM tidak harus berhenti sebagai bahan mentah atau dijual dengan margin tipis. Dengan kelembagaan yang kuat, produk tersebut dapat dikonsolidasikan, dikemas, dipasarkan, bahkan dikembangkan menuju proses hilirisasi.
Dalam praktiknya, keberadaan koperasi juga dapat memperkuat posisi tawar desa ketikaberhadapan dengan pasar yang lebih luas. Konsolidasi produksi memungkinkan volume dan kualitas barang lebih terjaga, sementara pengelolaan secara bersama dapat membantumasyarakat memperoleh akses pembiayaan, penyimpanan, pengemasan, serta pemasaran. Pola ini penting agar pertumbuhan ekonomi desa tidak hanya bergantung pada penjualanbahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan usahabagi masyarakat setempat.
Karena itu, Koperasi Merah Putih patut dipandang bukan sekadar program kelembagaan, melainkan bagian dari strategi pemerintah membangun ekonomi dari desa. Ketika koperasimampu menjalankan fungsi sebagai offtaker, distributor, sekaligus penggerak usaha lokal, manfaat pembangunan akan semakin dekat dengan masyarakat. Kebijakan inimemperlihatkan keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat dengan memberikan ruanglebih besar bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha desa untuk berkembang. Jika konsistensi penguatan kelembagaan dan pengawasan terus dijaga, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi jembatan penting yang membawa produk desa dari pasar lokal menujurantai ekonomi nasional.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
